Megawati Pecat Gubernur Murad Ismail dari Jabatan Ketua DPD PDIP Maluku

Ambon, tvOnenews.com - Gubernur Maluku, Murad Ismail secara resmi dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sebelumnya Mantan Komandan Kakor Brimob Mabes Polri ini dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku masa bakti 2019-2024.  

Murad dicopot berdasarkan SK DPP PDI Perjuangan nomor 793 KPTS/DPP/V/2023.

Dalam SK yang ditandatangi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan Sekjen Hasto Kristiyanto, pada diktum satu, Murad Ismail dilarang melakukan kegiatan apapun mengatasnamakan struktural DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku.

Jafri Tahitu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Maluku, kepada wartawan di kantor DPD, karang panjang, Ambon, mengatakan, kursi ketua DPD PDI Perjuangan Maluku yang ditinggalkan Gubernur Maluku saat ini ditempati Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun.

Terpilihnya Watubun, kata Jafry, sekaligus menjawab rasa penasaran publik Maluku yang bertanya-tanya tentang sosok yang akan memimpin PDI Perjuangan Maluku pasca pencopotan Gubernur Murad Ismail.

Baca Juga

Jelang Mudik Lebaran 2026, PDIP: Pengelolaan Mudik RI Masih Tertinggal dari China

"Sesuai SK 794 KPTS/DPP/V/2023, Ketua DPD PDI Perjuangan dijabat Benhur Watubun, Sekretaris Mercy Christy Barends, Nengsi Bajo selaku Bendahara,"ungkap Jafri, Selasa (9/5/2023).

Dikatakan, dalam SK tersebut, DPP juga melakukan penyempurnaan dengan merekrut kembali beberapa kader kedalam struktur partai, sebagai tindaklanjut hengkangnya sejumlah kader ke partai Lain.

"Ada beberapa kawan partai kami yang direkrut sebagai struktural Partai yang masuk dalam SK Penyempurnaan, Samson Atapary, Jemmy Matita, Amin Buton ketua BSPN Provinsi Maluku, Sekretaris Guna, dan Darma Bormase sebagai wakil sekretaris internal, dan saya sendiri sebagai Wakil Ketua Bidang Politik,"ungkapnya.

Murad sebelumnya dibebastugaskan dan dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku karena dianggap menunjukan sikap tidak terpuji saat dimintai klarifikasi soal kepindahan istrinya dari PDI-P ke PAN.

Konsisten Dua Kursi

Tahitu memastikan dengan dibebastugaskan Murad Ismail, tidak akan mengurangi kerja politik, mengingat sebelum kepemimpinannya, PDI Perjuangan telah mengalami lompatan luar biasa. 

"Saya kira struktur kami mampu berada dalam dinamika politik masa kepemimpinan Edwin Huwae, dan Lucky Wattimury kami mengalami lompatan luar biasa. Jadi bukan sandaran kita disitu, tetapi yang dipacu adalah mesin politik dengan menjadikan agenda-agenda kerja sebagai tema sentral perjuangan partai," tandasnya.

Anggota DPRD Kota Ambon itu juga memastikan PDI Perjuangan tetap konsisten target dua kursi pada Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.

"Saya kira kita telah membuktikan selama ini kita menang di Indonesia, Maluku dan kita punya target menang 2024. Kursi kita kemarin ibu Mecy pemenang perseorangan pertama di maluku, dan kemenangan pertama kita itu kursi di DPR RI, ya target kita tetap dua kursi. Jadi Kita akan bergerak sesuai target kemanangan itu, kalaupun ada tantangan akan dibahas dan dicari solusi secara politik untuk kita berbuat secara kebersamaan," tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun memastikan akan mempercepat proses konsolidasi, untuk menunaikan tugas kontitusipnal partai.

"Karena masa waktu ini hanya sampai Agustus 2024. Jadi kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah partai yaitu melakukan konsolidasui dan segera menunaikan tugas tugas kontitusional partai," ucapnya.

Untuk kerja partai, Benhur memastikan akan dilaksanakan usai mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Setelah daftar di KPU, kita lamngsung running untuk bekerja, tidak boleh lagi kita duduk untuk membicarakan kesalahan, atau benar itu tidak boleh. masa itu sudah berakhir, karena kewenangan memberhentikan, mengangkat itu adalah DPP, bukan kita. jadi merekalah yang bisa menafsirkan dan memberi keputusan rerhadap semua kebijakan partai," tutup Benhur.

Gegara Istri Pindah Partai

Sebelumnya, Gonjang- ganjing isu kepindahan Widya Murad, istri Gubernur Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) ke Partai Amanat Nasional (PAN) kian viral dan menjadi komsumsi public.

Bagaimana tidak istri dari Ketua DPD PDI-Perjuangan ini, nekat menyebrang ke partai lain demi untuk mendapatkan nomor urut satu di partai berlambang matahari itu. Namun Langkah tersebut, tidak sejalan dengan jabatan yang diemban oleh suaminya Murad Ismail yang jelas-jelas merupakan orang nomor satu di partai belambang moncong putih itu.

Dari sinilah akar pecopotan hingga pemecatan, Murad Ismail, Gubernur Maluku dari partai berlambang moncong putih ini.

Namun apakah, kepindahan Widya hanya untuk mencari popularitas demi memperoleh nomor urut satu dalam pertarungannya pada Pemilihan Legislatif DPR RI 2024 mendatang, ataukah karena partai bermoncong putih ini tidak mengakomodir istri Gubernur Maluku untuk mendapatkan nomor urut yang sempurna dalam bursa Bakal Calon Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Maluku?

Lalu bagaimana Tanggapan Kader PDI-'Perjuangan Maluku? Apakah keputusan Widya untuk hijrah ke Partai PAN berpengaruh kepada elektabilitas PDI-Perjuangan di Maluku nantinya kedepan, sementara suaminya Murad Ismail pada Pilkada Maluku didorong habis-habisan oleh seluruh Kader dan simpatisan partai di Maluku?

Kepindahan istri Gubernur Maluku ini dari PDI-Perjuangan ke Partai Amanat Nasional (PAN) akan terus menuai perhatian publik. Pasalnya, selain bersuamikan Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku, Widya Murad Ismail juga menduduki posisi yang cukup penting sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI-Perjuangan Maluku.

Widya Murad memilih berbeda haluan politik dengan suaminya, setelah DPP PDI-Perjuangan menempatkan dirinya pada nomor urut tiga bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR-RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku.

Posisi Widya Ismail yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Maluku ini berada dibawah incumbent Mercy Barends, Herman Koedoeboen, dan berada diatas posisi Edwin Huwae.

Menempati nomor urut tiga dapat mempengaruhi peluangnya untuk lolos menuju senayan.

Kepindahan ini dibenarkan Ketua DPD PAN Maluku, Wahid Laitupa, yang telah dihubungi oleh Widya Ismail.

DPD PAN Maluku bahkan dengan senang hati menerima bergabungnya duta stunting Maluku ini, dan akan diakomofir sebagai Bacaleg DPR -RI PAN Maluku.

Sayangnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh DPD PDI-Perjuangan Maluku terkait kepindahan tersebut.

Hanya ada tanggapan santai yang diposting oleh Kader PDI-Perjuangan, Edwin Adrian Huwae.

Dalam postingannya di media sosial Facebbok, akun terverifikasi Edwin Adrian Huwae II, menyebutkan, polemik pindah partai Widya Murad tidak perlu di respon berlebihan.

“Itu adalah kehendak politik beliau, saya kira PDI Perjuangan tidak akan dirugikan, sepanjang Partai dapat meresponnya dengan tepat,” tulis mantan Ketua DPRD Maluku ini, sebagaimana dikutip titastory.id dari laman Facebooknya.

Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan itu mengatakan, soliditas yang didengungkan jangan sekedar "slogan kosong", karena mengabaikan fakta bahwa pelbagai situasi konflik internal yang terjadi tidak diselesaikan secara jujur berdasar ketentuan Partai yang berlaku.

Menurutnya, dengan perjalanan sejarah PDI sampai PDI Perjuangan, partai besutan Megawati Soekarno Putri baru pernah menang Pemilu di Maluku pada pemilu 2014-2019 saat kepemimpinan, Karel Albert Ralahalu.

Selanjutnya, Pemilu 2019 - 2024 saat, dirinya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku.

“Apakah masih bisa menang 2024?” tanya Edwin dalam postingannya itu.

“Relasi Partai dengan Partisipan dan simpatisan PDI Perjuangan mesti segera di pulihkan, aturan Partai ditegakkan dengan wibawa dan obyektif,” pungkasnya.

Begini isi postingan lengkap Edwin Adrian Huwae II :

Polemik pindah Partai oleh Ibu Widya Murad tidak perlu direspon berlebihan, itu adalah kehendak politik beliau, saya kira PDI Perjuangan tidak akan dirugikan, sepanjang Partai dapat meresponnya dengan tepat.

Soliditas yang didengungkan jangan sekedar "slogan kosong" karena mengabaikan fakta bahwa pelbagai situasi konflik internal yang terjadi tidak diselesaikan secara jujur berdasar ketentuan Partai yang berlaku.

Perjalanan sejarah PDI sampai PDI Perjuangan, baru pernah menang Pemilu di Maluku pada pemilu 2014-2019, pada saat kepemimpinan Karel Albert Ralahalu, dan pada Pemilu 2019 - 2024 pada saat kepemimpinan saya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku. Apakah masih bisa menang 2024?

Relasi Partai dengan Partisipan dan simpatisan PDI Perjuangan mesti segera di pulihkan, aturan Partai ditegakkan dengan wibawa dan obyektif.

Merdekaaa!!!

Saya PDI Perjuangan

(chy/mtr)