Ketua DPD RI Terima Aspirasi Keterbatasan Perangkat Monitoring Siaran TV Digital dari KPID Jatim

Surabaya, Jawa Timur - Memanfaatkan reses, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Komisi Informasi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Ketua KPID Jatim, Immanuel Yoshua Tjiptosoewarno menyampaikan aspirasi mengenai perangkat monitoring siaran televisi digital yang berbeda dengan perangkat televisi analog, Senin (19/12/2022).

Pada pertemuan itu, hadir Plt Kadis Kominfo Jatim Hudiyono dan jajaran pengurus KPID Jatim yakni Dian Ika Riani (Wakil Ketua KPID Jatim), Royin Fauziana (Komisioner Korbid Kelembagaan KPID Jatim) dan Sundari (Komisioner Korbid Isi Siaran KPID Jatim).

Dalam penjelasannya, Yoshua berkomitmen membangun Jawa Timur dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, dalam hal peralihan siaran televisi analog ke digital, pihaknya mendapat kendala berkaitan dengan peralatan monitoring.

"Alat pemantau kami yang kurang. Karena hal itu, maka kemudian tugas monitoring tak ter-cover dengan baik," papar Yoshua.

Menurut Yoshua, hal ini berkaitan erat dengan alokasi penganggaran.

"Model penganggaran ini yang menjadi kendala. Kalau dari Pemprov rasanya berat juga. Dibebankan dana hibah juga susah. Sebab, soal penganggaran ini pernah menjadi temuan BPK. Ini kendalanya," tutur Yoshua.

Baca Juga

Casbar Surabaya Disorot Warga soal Kebisingan, Manajemen Klaim Sudah Pasang Peredam

Yoshua menjelaskan jika di Jawa Timur sudah 100 persen seluruh stasiun televisi beralih dari analog ke digital.

"Jumlah televisi ada 32 dan seluruhnya sudah beralih ke digital. Hanya apakah seluruh masyarakat sudah dapat menikmatinya, nah itu yang sampai hari ini kami masih terus memantau perkembangannya di lapangan," papar Yoshua.

Yoshua juga menyampaikan aspirasi anggaran untuk lembaganya yang masih terbilang kecil. Dengan jangkauan wilayah yang cukup besar, tahun ini KPID Jatim mendapat alokasi anggaran hanya Rp1 miliar dari anggaran yang kami ajukan sebesar Rp5 miliar.

"Untuk tahun 2023 kami mendapat anggaran Rp1,5 dari Rp6 miliar anggaran yang kami ajukan. Tapi itu belum pasti, baru alokasi," ujarnya.

Plt Kadis Kominfo Jatim, Hudiyono, terus mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana keinginan Gubernur Jatim yang berharap seluruh kinerja diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat.

"Kami tak mendapat alokasi dana dari kementerian. Tetapi kami bersama KPID terus melakukan sosialisasi dan pemantauan mengenai peralihan siaran dari analog ke digital ini," terang Hudiyono.