Duh, Pengelolaan Limbah Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Timbulkan Gejolak Warga

“Kalau untuk mengatur pengembangan kemasyarakatan, BLK ataupun anak yatim, apa bedanya KSO dengan BUMDes, hanya saja kita tidak pernah diajak berbicara, padahal kita juga siap jika PT Freeport Indonesia untuk audit, laporan dan lain sebagainya, jadi menurut saya libatkan semua BUMDes karena kepentingannya jelas untuk masyarakat,” tegas dia. 

Sementara Kepala Desa Kramat Taufik meminta PT KSO membagikan jatah hasil pengelolaan sampah besi limbah kontruksi proyek smelter kepada 9 desa secara transparan. Sebab jika tidak, akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat desa. 

“Kalau tidak transparan nanti bahkan bisa menimbulkan fitnah di masyarakat, sebab masyarakat taunya sampah besi limbah kontruksi proyek freeport diberikan kepada 9 desa ring 1, nanti dikira diambil kepala desa dan perangkat saja, kalau seperti itu kita yang kena fitnah, padahal kita tidak tau dan tidak pernah diajak bicara,” ucapnya. 

Untuk itu, dia tidak ingin ada selisih faham antara warga satu dengan lainnya. Maka dukungan penuh dari PT KSO untuk bisa transparan dan mengakomodir seluruh aspirasi 9 desa yang masuk ring 1 sangat diharapkan, agar situasi tetap aman dan kondusif tanpa ada permasalahan apapun. 

“Jadi kami mewakili warga mengare komplek ingin ada solusi terkait permasalahan ini, agar terkait pengelolaan sampah besi limbah kontruksi proyek Freeport bisa didistribusikan secara transparan, kalau memang desa-desa kami ini ditinggal oleh KSO, maka kami punya inisiatif atau cara sendiri,” tegas dia. 

Pada kesempatan itu, Direktur Umum (Dirut) PT KSO Azhar menerangkan bahwa ada dua mekanisme distribusi sampah besi limbah kontruksi proyek smelter. Pertama melalui mekanisme trial (uji coba) dan direct sale (penjualan langsung). Untuk menjalankan mekanisme itu, desa harus menyajikan buyer (pembeli) yang memiliki legalitas resmi.

“Kami baru berjalan dua bulan untuk pengelolaan limbah besi Freeport ini, dan untuk distribusi ada dua mekanisme. Pertama melalui mekanisme trial (uji coba) dan direct sale (penjualan langsung). Khusus trial, lahan PT KSO hanya mampu menampung untuk jatah 3 desa manyar komplek, sebab PT Freeport hanya menyewa lahan seluas 1 hektar, itu belum dibuat loading, perkantoran dan lainnya,” ujarnya.