Peringati Hakordia 2022, Sidoarjo sebagai Salah Satu Daerah yang Pelayanan Publiknya Dinilai Cukup Baik

Sidoarjo, Jawa Timur - Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kinerja pelayanan publik sejumlah daerah yang dinilainya sudah cukup baik. Salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Di tingkat provinsi terdapat Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ia juga mencatat kinerja pelayanan publik yang cukup baik dilakukan oleh KepolisianDaerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur serta BPKP Perwakilan Jawa Timur. 

"Saya monitor, saya catat setidaknya khususnya di pelayanan publik ada 30 daerah yang memiliki nilai pelayanan publik yang cukup baik," ujar Firli Bahuri saat saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) jatuh pada tanggal 9 Desember 2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Kamis, (1/12). 

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI memperingatinya dengan menggelar Road to Hakordia ke sejumlah daerah di tanah air. Salah satunya di Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh elemen bangsa bersatu mencegah korupsi itu resmi dibuka Ketua KPK Firli Bahuri. Tema yang diusung dalam Hakordia tahun ini "Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi". 
Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan korupsi merupakan sesuatu perbuatan yang sangat buruk. Dampaknya juga sangat buruk. Dikatakannya perilaku korupsi menghambat terwujudnya tujuan pembangunan nasional. 

"Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia kalau seluruh program yang diarahkan dalam rangka mewujudkan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah itu dikorupsi," ucapnya. 

Oleh karenanya ia meminta seluruh kepala daerah menjauhi sikap-sikap koruptif. Dikatakannya kepala daerah diberi mandat untuk menjalankan tata kelola pemerintahan. Untuk itu ia sangat berharap kepada seluruh gubernur, bupati, walikota memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. 

"Pastikan setiap tahapan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, termasuk juga di dalam pelaksanaan anggaran harus bapak pastikan bahwa tidak terjadi intrik-intrik atau praktek-praktek korupsi,"pintanya. 

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, kejahatan korupsi bukan hanya terjadi di suatu wilayah yurisdiksi tertentu. Tapi bisa merambah ke seluruh bangsa dan negara dimanapun berada. Bahkan seluruh kamar-kamar kekuasaan bisa dimasuki kejahatan korupsi. Baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan juga bisa masuk masuk kerana kekuasaan partai politik.