Anggaran KPU Gresik Tahun 2023 Capai Rp10 Miliar, Bawaslu Rp2,9 Miliar

Gresik, Jawa Timur - Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, mendapatkan suntikan anggaran untuk membantu pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 sebesar Rp10 miliar dari APBD Gresik tahun 2023. Selain KPU, penyelenggara pemilu lainnya yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik juga akan mendapat anggaran sebesar Rp2,9 miliar.

"Anggarannya sudah disiapkan dari APBD 2023 untuk membantu penyelenggaraan pemilu serentak," kata Asisten I Sekda Pemkab Gresik, Suyono pada awak media, Selasa (29/11).

Dikatakan Suyono, selain menyiapkan anggaran untuk membantu jalannya penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, dirinya juga menyebutkan telah menerima usulan anggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Baik dari KPU maupun Bawaslu Gresik.

"Usulan anggaran yang diajukan KPU Kabupaten Gresik pada pilkada 2024 Rp82 miliar. Sementara Bawaslu Gresik Rp21 miliar," tandasnya.

Sementara itu, Makmun, Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Gresik menyatakan, tingkat partisipasi masyarakat Gresik selama pelaksanaan dua kali pemilu mengalami peningkatan. Dia pun menyebut pada pemilu 2019 tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 81,50 persen. Padahal, target KPU RI 77,05 persen.

"Hal yang sama pada pelaksanaan pilkada. Dimana tingkat partisipasi di tahun 2020, mencapai 80,81 persen, tertinggi di Jawa Timur. Artinya warga datang ke TPS sangat antusias. Meski ada sisi yang akan dievaluasi," ucapnya.

Baca Juga

Polres Gresik Gagalkan Peredaran 2 Kg Serbuk Petasan di Menganti, 1 Pelaku Diamankan

Meski demikian, Makmum menambahkan, jika masih ada tiga kecamatan dari 18 kecamatan yang belum memenuhi target. Misalnya, di Kecamatan Tambak Bawean 60 persen, Sangkapura 66 persen dan Panceng 77 persen.

"Tiga kecamatan itu masih rendah partisipasinya dibanding daerah lainnya," ungkapnya kepada awak media.

Makmun memastikan, agar partisipasi masyarakat lebih masif, pihak KPU akan terus gencar melakukan sosialisasi di masyarakat mulai dari tingkat kecamatan hingga di lingkungan masyarakat pelosok pedesaan. (mhb/gol)