Pemkot Surabaya Klaim Situsnya Diserang ‘Hacker’ 957.254 Kali dalam 3 Bulan Terakhir

Hangatnya kasus kebocoran data dan informasi di sejumlah instansi pemerintahan Indonesia membuat publik khawatir. Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser menyebut situs pelayanan publik di tempatnya bertugas sempat intens mendapat serangan hacker atau peretas.

“Berdasarkan data Pencegahan Serangan Siber, kami dalam 90 hari terakhir atau sekitar 3 bulan terakhir ini, terdapat 957.254 serangan yang berhasil ditangkal,” klaim Fikser.

Menurutnya situs yang diserang itu adalah aplikasi pelayanan publik untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Apabila situs-situs ini terus diserang, tentu akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

“Jadi, kami mohon dan minta tolong kepada semua pihak tolong situs-situs ini jangan diserang karena ini untuk kepentingan publik, kasihan warga nanti kalau situs-situs ini down. Pelayanan kepada mereka pasti akan terganggu,” harapnya.

Oleh karena itu, pihaknya bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (11/10/2022).

Baca Juga

Casbar Surabaya Disorot Warga soal Kebisingan, Manajemen Klaim Sudah Pasang Peredam

Ia berharap dengan adanya bimtek ini jajaran Pemkot Surabaya dapat meningkatkan dan semakin menguatkan kembali keamanan informasinya, yang merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bahwa adanya ancaman hacker itu nyata.

Bimtek ini juga diharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Perangkat Daerah mengenai pentingnya Tata Kelola Manajemen Keamanan Informasi, sehingga mampu menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Makanya, tujuan bimtek ini supaya seluruh PD di lingkungan Pemkot Surabaya bisa memahami dan mampu menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi, mampu menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), dan mampu menerapkan skema Keamanan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik),” pungkasnya.