Atasi Dampak Kenaikan BBM, Pemkot Batu Anggarkan 10 Miliar Rupiah bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Batu, Jawa Timur- Dalam rangka upaya untuk mengendalikan inflasi, Pemerintah Kota Batu menyiapkan anggaran 10 miliar rupiah untuk subsidi warga terdampak kenaikan harga BBM. Hal ini di sampaikan Walikota Batu Dewanti Rumpoko, saat menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batu. 

Walikota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, alokasi anggaran 10 miliar rupiah untuk subsidi dampak kenaikan BBM itu di luar kewajiban 2% APBD dari belanja tidak terduga yang peruntukannya untuk subsidi serupa.

Mereka yang akan menerima subsidi itu, antara lain pekerja ojek online maupun konvensional, sopir angkutan kota dan kusir dokar. Adapun subsidi untuk petugas pemilah sampah sedang disinkronkan datanya. Sedangkan subsidi untuk transportasi siswa, telah dilakukan oleh Pemkot Batu sejak lama.

"Untuk subsidi siswa diterapkan, Pemkot Batu membayar transportasi siswa melalui pengusaha angkutan kota," katanya.

Lebih lanjut Dewanti menambahkan, kalau yang anggaran 2% itu sudah kita rancang. Tapi, regulasinya meskipun ada Permendag, Permenkeu dan Keputusan Presiden, tetapi juklak dan juknisnya belum ada.

"Jadi, Pemkot Batu berkoodinasi dengan Kemensos untuk melihat siapa saja KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang akan menerima BLT BBM dari pusat. Penyaluran BLT BBM disalurkan lewat Kantor Pos," ujar Dewanti.

Baca Juga

Minta Perencanaan Lebih Efektif, Kemendagri Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah dalam Musrenbang RKPD 2027 DIY

Sementara data dari Kemensos mencatat ada 8900 Keluarga Penerima Manfaat di Kota Batu. Kemungkinan besar data tersebut akan dijadikan referensi oleh Pemkot Batu.

Sekertaris Dinas Sosial Kota Batu, Adiek Imam Santoso mengatakan, kita tengah menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait data KPM.

"Kami tunggu dulu. Pastinya, pendistribusiannya nanti di masing-masing kantor desa atau kelurahan," tandasnya. (eco/hen)