DPRD Jatim ke Mahasiswa yang Menolak Kenaikan BBM: Kami Bisa Merasakan Keberatan Itu

Refi mengatakan permasalahan tersebut bisa diatasi dengan subsidi BBM yang tepat sasaran. Menurutnya sejauh ini BBM subsidi dinikmati oleh masyarakat yang terkategori mampu. 

Karena itu pihaknya meminta agar pemerintah menetapkan kategori siapa yang berhak dan tidak berhak menerima BBM bersubsidi. Dia mengatakan mobil pribadi tidak layak menerima BBM bersubsidi. 

"Mobil pribadi sejauh ini dibolehkan menerima BBM bersubsidi. Sangat kacau, ini yang tidak tepat sasaran. Maka kami meminta agar mobil pribadi dilarang menerima BBM bersubsidi," tegasnya. 

Dalam aksi di depan Gedung DPRD Jatim, GMNI Surabaya menyampaikan lima tuntutan atas kenaikan BBM: 

Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran dengan melakukan pelarangan mobil pribadi mendapatkan BBM bersubsidi. Lalu, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina. 

Ketiga, meminta pemerintah mengoptimalkan peran BPH Migas dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari hulu ke hilir. Keempat, meminta pemerintah untuk membangunan sarana transportasi umum terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi. (amr)