Imunisasi Anak di Surabaya Terkendala Banyak Warga yang Numpang Alamat KTP tapi Domisili Tidak Sesuai

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus mengejar capaian target proyeksi cakupan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Data per tanggal 8 Agustus 2022 mencatat, cakupan BIAN kampanye MR (Campak Rubella) di Kota Pahlawan mencapai 82,34 persen dari minimal 95 persen yang harus dicapai.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, BIAN di Kota Pahlawan telah mencapai 82,34 persen atau 144.415 anak. Sedangkan proyeksi BIAN di Surabaya yang ditetapkan Pusdatin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 175.384 sasaran.

"Dari target proyeksi 175.384 (sasaran), kita sudah mencapai 82,34 persen. Harapannya untuk sisa waktu sampai Selasa, 13 September 2022, kita bisa mengejar ketinggalan dan menambah angka agar bisa naik," kata Nanik saat menggelar konferensi pers di Gedung eks Humas Pemkot Surabaya, Jumat (9/9/2022).

Ia juga menjelaskan, bahwa pelaksanaan BIAN di Kota Surabaya telah dimulai sejak 1-31 Agustus 2022 dengan sasaran anak usia 9-59 bulan. Sekarang ini, kata dia, pelaksanaan BIAN oleh provinsi diperpanjang mulai tanggal 1 - 13 September 2022.

"Untuk Imunisasi Kejar OPV di Kota Surabaya sampai 8 September 2022, sudah mencapai 6.603 cakupan atau 99,7 persen dari total jumlah sasaran riil sementara 6.622," jelasnya.

Sedangkan Imunisasi Kejar IPV di Kota Surabaya sampai tanggal 8 September 2022, kata Nanik, sudah mencapai 8.929 cakupan atau 97, 09 persen dari jumlah sasaran riil sementara 9.197.

Sementara itu, untuk Imunisasi Kejar DPT-HB-Hib, cakupan hingga 8 September sudah mencapai 11.390 atau 99,77 persen dari jumlah sasaran riil sementara 11.416.

"Kita memang berusaha saat ini di perpanjangan waktu sampai 13 September, untuk mengejar target provinsi yang sudah ditetapkan untuk Kota Surabaya," tegasnya.

Menurut dia, ada sejumlah kendala yang membuat target proyeksi BIAN di Kota Pahlawan belum tercapai.

Di antaranya adalah masih adanya orang tua yang takut anaknya divaksin. Juga, kendala soal warga yang domisilinya tidak sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Domisilinya sudah kita datangi wilayah tersebut, memang anaknya tidak ada. Jadi banyak kasus seperti itu, karena ini kan proyeksi yang menentukan dari Kemenkes," katanya.

Meski begitu, Nanik memastikan, pihaknya akan terus berusaha mensinkronisasi proyeksi data 175.384 sasaran dari Pusdatin Kemenkes.