Masih Ada Anak Usia SD-SMP yang Kesulitan Sekolah di Kota Pahlawan, Pimpinan DPRD Surabaya Bergerak Menyisir: Dispendik Harusnya Bisa Cek sampai ke Lurah
- tvone - ammar ramzi
Sebagai penyandang predikat Kota Ramah Anak, masih ada sejumlah anak usia SD-SMP di Kota Pahlawan yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Mengetahui informasi ini Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti bergerak.
Anik Setyawati (47) warga Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo tidak kuasa membendung air matanya setelah mengetahui anaknya bisa mengenyam bangku SD. Senin (22/8) pagi, Anik mengantar buah hatinya Aulia Ramadhani (7) berangkat menuju SDN Menur Pumpungan IV/236 untuk masuk sekolah perdana.
“Saya terima kasih bisa dibantu. Sungguh terima kasih Bu Reni, anak saya sudah bisa sekolah. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, semoga bu Reni bisa melayani lebih banyak lagi,” ungkapnya sambil menyeka air mata.
“Saya mohon bu biar anak-anak dimana saja (bisa sekolah),” lanjutnya.
Ibu tiga anak itu mengatakan bahwa dirinya sempat pesimis lantaran selain terkendala biaya, si kecil juga tidak memiliki ijazah TK karena ia tidak mampu menyekolahkan. Kondisi ini membuatnya khawatir dan tidak berani mendaftarkan anaknya masuk SD.
Dirinya begitu bersyukur setelah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti datang memberikan pendampingan dan kini anaknya bisa mengenyam bangku sekolah.
Miskomunikasi Buat Safina Hampir Tak Sekolah
Pada hari yang sama, rona bahagia terpancar di wajah Safinatun Najah (7). Siswa kelas satu itu begitu bersemangat masuk sekolah perdana di SDN Wonorejo I/312. Kiranya begitu yang dituturkan Chotimah (40), ibunda Safina, warga Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari.
“Putri saya sudah bisa masuk sekolah. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali sama Bu Reni yang sebesar-besarnya. Karena berkat upaya dan bantuan Bu Reni anak saya bisa sekolah kembali, matur nuwun,” ujar Chotimah sembari memeluk Safinah.
Safinah sempat tertinggal masuk sekolah karena miskomunikasi saat proses daftar ulang yang mengakibatkan anak kedua dari Chotimah ini tidak tercantum sebagai peserta didik sekolah tersebut.
Jalan informasi akhirnya bisa didapatkan Chotimah melalui Reni. Senin (15/8) lalu, legislator asal fraksi PKS itu bergerak menyambangi kediaman Aulia dan Safinah untuk mengetahui kondisi langsung dari masing-masing anak tersebut.
Satu pekan berselang, kini keduanya tampak begitu ceria mengenakan pakaian putih-merah SD yang mereka miliki. Meski terlihat agak malu-malu, namun keduanya punya kesan tersendiri di hari pertama masuk sekolah.
“Mau anaknya tadi langsung (ikut kelas) kan masih pertama ya perkenalan dulu gitu sama wali kelasnya sama gurunya tadi, tapi dia pengen langsung kenalan, main,” beber Anik tersenyum.
“Pastinya seneng banget ya, pas dibangunin pertama itu ayo sekolah gitu, langsung semangat dia,” ucap Chotimah terpisah menceritakan antusias Safina di hari perdana masuk sekolah.
Dispendik Harusnya Bisa Cek sampai ke Lurah
Tuntas mendampingi proses masuk sekolah kedua anak itu, Reni berharap agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terlebih sudah satu bulan sejak kegiatan belajar dan mengajar di sekolah berlangsung namun masih didapati anak-anak yang belum sekolah baik jenjang SD maupun SMP.
Lebih lanjut, pimpinan DPRD Surabaya ini menekankan agar Dinas Pendidikan (Dispendik) bisa intens berkoordinasi dengan perangkat di tingkat kelurahan demi memastikan tidak ada anak-anak di Kota Pahlawan yang tidak dapat mengenyam bangku sekolah.
“Saya mendorong kepada Dispendik untuk berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk memastikan tidak ada warga surabaya yang tidak bisa sekolah, ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Terakhir ia pun menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa bagi warga yang punya persoalan sosial, baik kendala dalam akses kebutuhan dasar maupun bantuan advokasi dapat menyampaikannya kepada DPRD Kota Surabaya.
“Kami sebagai DPRD siap menerima laporan dari masyarakat barangkali ada warga yang bersangkutan hingga saat ini anaknya belum bisa sekolah karena sesuatu hal silahkan disampaikan kepada kami atau melalui fraksi atau komisi D yang menangani terkait bab ini,” pungkasnya. (amr)
Load more