Dugaan Korupsi Program Pembibitan Pisang Mas Kirana oleh Oknum Dinas Pertanian, Ini Kata Bupati

Lumajang, Jawa Timur - Upaya penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lumajang, soal dugaan korupsi program pembibitan pisang mas kirana oleh sejumlah oknum pada Dinas Pertanian Lumajang, mendapat dukungan penuh dari Bupati.

Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq kepada sejumlah awak media, Jumat (22/7) usai sholat Jumat.

"Kita serahkan ke proses hukum, saya sebagai bupati memberikan data secara transparan, menyampaikan kepada teman-teman OPD (organisasi perangkat daerah) untuk juga pada tahap nanti perlu tambahan-tambahan data yang diperlukan, ya kita patuh terhadap proses hukum itu," katanya.

Cak Thoriq juga menyampaikan bahwa anggaran yang turun dari pusat ini, bertujuan untuk memperbanyak budidaya pisang mas kirana di Lumajang.

"Ini anggaran dari dana pusat, DAK yang memang harapannya adalah lebih memperbanyak tanaman pisang mas kirana, itu tujuan keinginannya," imbuhnya.

Namun, Bupati mengaku sangat kecewa dengan adanya kasus dugaan korupsi bibit pisang mas kirana, yang kini sudah dalam penanganan Kejaksaan Negeri.

Baca Juga

Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Pengadaan Iklan, KPK Dalami Soal Pembayaran dari Agensi ke Media

"Saya juga tentu kecewa dengan adanya kasus ini, dan harusnya ini menjadi keunggulan khasnya Kabupaten Lumajang dalam peningkatan produktifitas pisang mas kirana tapi ada masalah ini," jelasnya.

Di sisi lain, Bupati juga mengaku tak henti-hentinya memberikan peringatan kepada semua OPD agar bekerja secara transparan dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan maupun penyelewengan.

"Saya kira kalau soal warning sudah berulang kali, saya kira opd harus tahu mana yang benar mana yang tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lumajang tengah melakukan penyelidikan terhadap Dinas Pertanian Lumajang soal program pembibitan pisang mas kirana yang berlangsung tahun 2020. Diduga realisasi program tersebut di masyarakat kental dengan praktik korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp800 juta.

Modus operandi ini diduga kuat dilakukan oleh 3 orang pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, pada tahun 2020 silam.

Selain melakukan mark up harga bibit hingga dua kali lipat, para pelaku yang bekerja sama dengan pihak rekanan ini juga menyunat dana hibah dengan nilai program sebesar Rp1, 4 miliar  dengan cara mengganti bibit pisang yang seharusnya dibagikan kepada petani dengan uang tunai.