Kasus Dugaan Pungli 47 Kades Diserahkan ke Inspektorat, Kejari Gresik Mengaku Belum Temukan Bukti

Gresik, Jawa Timur - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya menyerahkan penanganan perkara kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembelian atribut pelantikan 47 kepala desa (kades) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik ke Inspektorat.

Pihak Kejaksaan mengaku menyerahkan kasus dugaan pungli para Kades terpilih dalam Pilkades serentak itu ke Inspektorat, karena belum menemukan adanya bukti tindak pidana dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

"Kami serahkan kasus dugaan pungli atribut pelantikan 47 kades ke Inspektorat, karena sejauh pulbaket yang kami lakukan "belum menemukan" tindak pidana," ujar Kasi Intel Kejari Gresik Deni Niswansyah, Selasa (21/6/2022).

Dia mengungkapkan, Intel Kejari telah meminta keterangan sebanyak 54 orang dalam melakukan pulbaket. Mulai 47 kepala desa yang dilantik, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Suyono, dan pihak terkait.

Selain itu, pihaknya juga telah mengecek harga atribut tersebut ke Surabaya. Hasilnya, harga di Surabaya memang lebih murah, namun dengan kualitas lebih jelek.

Deni lantas mencontohkan, ada atribut yang harganya di Surabaya Rp30 ribu. Tapi, yang dibeli kades 150 ribu dengan kualitas lebih bagus.

Baca Juga

Dibuka Secara Resmi oleh Pramono Anung 'Tak Menjadi' Pedagang Festival Bandeng di Jakarta Bebas dari Aksi Pungli Ormas

Deni juga menyebutkan, bahwa pembelian atribut untuk pelantikan 47 kades tersebut tak masuk dalam rencana anggaran dan belanja (RAB) pelantikan 47 kades Rp136 juta.

"Pagu anggaran pelantikan itu tidak ada anggaran untuk pengadaan atribut. Jadi, uang untuk pembelian atribut pelantikan kades itu murni uang iuran kades," tegasnya.

Karena itu, kasus dugaan pungli tersebut akhirnya diserahkan ke inspektorat selaku pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan internal. (mhb/rey)