Kasus Manusia Menikahi Kambing Dikabarkan Naik ke Penyidikan, Pelapor Belum Terima Salinan SPDP

Gresik, Jawa Timur - Kasus dugaan penodaan agama dalam kegiatan pernikahan manusia dengan kambing di Pesanggrahan Keramat milik Ki Ageng  alias anggota DPRD Gresik Nur Hudi Didin Arianto, di Desa Jogodalu, kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik yang terus bergulir ke meja hukum, dan terus menyita perhatian masyarakat diantaranya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gresik (UniGres), Senin (20/6).

Sebagai bentuk supporting, para mahasiswa Unigres menggelar ngopi hukum bersama pakar hukum dan tokoh masyarakat yang bertema "Kawin dengan domba antara konten, seni dan penistaan agama", yang digelar di salah satu kedai kopi jalan panglima Sudirman.Selain Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UniGres, dalam diskusi hadir elemen masyarakat yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Peduli Gresik (AMPG), Informasi dari Rakyat (IDR), perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik, Kepala Desa Sukorejo Fatkhur Rohman, beserta para pelapor. 

Salah satu poin dalam diskusi yang menjadi sorotan ialah belum diterimanya salinan hasil surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh pihak pelapor. Hal ini diketahui setelah jajaran Satreskrim Polres Gresik dikabarkan telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Wakil Rektor Unigres, Soeyanto mengatakan, meskipun masih belum ada penetapan tersangka pihaknya meyakini kepolisian Resort Gresik sudah melakukan kerja profesional dalam menangani kasus ini. Namun Soeyanto mendorong polisi lebih aktif berkomunikasi dengan media setiap progress dari kasus tersebut.

"Menurut Putusan MK No 130/PUU-XIII/2015 dalam Putusan Uji Materiil atas ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum tetapi juga kepada Terlapor dan Pelapor. Ini yang harus segera dirilis ke media massa,"ujar Soeyanto.

Sebab, lanjut Soeyanto, hingga kini belum ada kejelasan jumlah tersangka beserta namanya sejak tahap penyelidikan sudah naik statusnya menjadi penyidikan. Bahkan para pelapor juga belum dapat salinan SPDP.

"Kepada siapa SPDP diberikan? ke penuntut umum, ke pelapor dan terlapor. Ketika sudah ada SPDP, pasti sudah ada tersangka,"kata mantan Dekan Fakultas Hukum Unigres.

Ditambahkan Soeyanto, jika polisi mengenakan pasal 156a KUHP dengan ancaman 5 tahun. Sehingga polisi sudah dapat melakukan penahanan terhadap tersangka meski kasus ini sedang diproses, "pasal 21 ayat 4 KUHP syarat objektif untuk melakukan penahanan kepada tersangka yang ancaman hukumannya 5 tahun atau diatasnya,"tambahnya.