Surabaya - Sejumlah warga Kota Surabaya meminta pemkot setempat membangun salah satu gedung eks-lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Sawahan, "Kota Pahlawan", Jatim, menjadi gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.
"Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," kata warga Sawahan Setyo Nugroho kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya, Minggu.
Menurut Setyo, selama ini warga kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP negeri yang memakai zonasi.
Untuk itu, lanjut dia, melalui Ketua Fraksi Golkar pihaknya berharap persoalan ini bisa disampaikan ke Pemkot Surabaya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP ngeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu, maupun Benowo.
"Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini," kata dia.
Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini, menegaskan dalam setiap kegiatan partai, pihaknya selalu menyampaikan bahwa 2022 adalah tahun konsolidasi mesin partai dan tahun kolaborasi mesin partai dengan masyarakat.
"Maka secara otomatis sudah menjadi kewajiban seluruh kader Partai Golkar di manapun berada, untuk membuka telinga selebar-lebarnya agar mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat," ujar dia.
Apalagi, lanjut dia, hakikat kerja politik adalah kerja kerja kemanusiaan, sehingga apa yang persoalan warga harus diperjuangkan dengan sepenuh hati.
Dalam kesempatan konsolidasi organisasi yang dikemas dengan acara rakyat mengadu tersebut, kata Arif, banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya harapan warga sekitar agar eks-gedung lokalisasi Dolly dibangun gedung SLTP negeri agar warga Putat Jaya tidak terdiskriminasi kebijakan zonasi sekolah.
"Harapan ini tentu menjadi bekal kami dalam mengemban amanah rakyat di DPRD Surabaya," ujar dia. (ant/ner)
Load more