Pemerintah Hentikan Sementara Impor Gula Rafinasi, Siapkan Rp16 Triliun untuk Petani Tebu

Surabaya, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia resmi menghentikan sementara impor gula rafinasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat penyerapan gula petani lokal dan mempercepat swasembada gula nasional.  

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, pada September 2025.

Dalam rapat kerja bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan PTPN Group, Amran menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp16 triliun untuk mendukung sektor tebu nasional.  

Anggaran tersebut terdiri dari Rp11,5 triliun untuk peningkatan produktivitas lahan dan hilirisasi komoditas, serta Rp1,5 triliun untuk program penyerapan gula petani melalui skema pembelian oleh BUMN pangan.

“Kami tidak ingin gula petani terhambat masuk pasar hanya karena rembesan gula rafinasi. Negara harus hadir. Kami siapkan Rp16 triliun untuk memastikan petani tebu kita bangkit dan swasembada tercapai,” tegas Amran Sulaiman kepada tvOnenews.com.

Larangan impor gula rafinasi mulai berlaku sejak 11 September 2025. Pemerintah menegaskan bahwa gula rafinasi hanya diperuntukkan bagi industri dan tidak boleh masuk ke pasar konsumsi.  

Kebijakan ini diambil setelah berbagai desakan dari petani tebu di Jawa Timur yang mengeluhkan rendahnya serapan gula lokal akibat tata niaga yang tidak sehat.

Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, menyambut baik langkah pemerintah dan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung penyerapan gula petani.

“Kami sudah realisasikan penyerapan hampir 100% melalui Danantara. Pemerintah juga menugaskan ID Food untuk membeli gula petani. Ini bukti nyata bahwa ekosistem gula nasional sedang dibenahi,” ujar Mahmudi.

Selain fokus pada sektor gula, Amran juga menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) di Surabaya pada 23 September 2025. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Surabaya menyediakan 1 ton gula, beras, dan minyak goreng untuk masyarakat sebagai bagian dari stabilisasi harga pangan.

Kebijakan larangan impor dan alokasi anggaran besar ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju swasembada gula nasional yang ditargetkan tercapai dalam tiga tahun ke depan.
  
Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani, Indonesia diharapkan mampu membangun ketahanan pangan yang berdaulat dan berkeadilan. (zaz/gol)