Soal Polemik UU TNI, Tokoh Masyarakat Minta Warga Tak Terprovokasi dan Tetap Jaga Persatuan

Surabaya, tvOnenews.com – Tokoh masyarakat sekaligus Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Lukman Ladjoni, menanggapi polemik revisi UU TNI 2025 yang memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah, termasuk di Kota Surabaya. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menelaah isi revisi tersebut sebelum menolak.

"Sekarang ini luar biasa canggihnya teknologi, kalau pertahanan kita nggak kuat, berapa banyak sudah TKA masuk ke Indonesia? Jutaan. Jangan sampai kita lengah," ujar Lukman, Rabu (26/3).

Lukman juga menyesalkan aksi demo  yang terjadi saat Bulan Suci Ramadan.

"You nggak usah menghargai orang yang puasa, tapi setidaknya hargai bulan Ramadan! Kenapa baru sekarang ada demo seperti ini di Surabaya? Ada apa?" tegasnya.

Lukman menepis anggapan bahwa revisi UU TNI ini adalah upaya menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. Menurutnya, di era saat ini, ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga di ranah siber dan geopolitik.

"Orba itu stabilitas nasional. Sekarang? Ini soal pertahanan dan keamanan. Dunia sudah berubah, permainan sudah cyber warfare," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa UU TNI sangat penting untuk menjaga keutuhan negara dan mengamankan kepentingan nasional. Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah peran TNI dalam menanggulangi ancaman siber dan melindungi warga negara di luar negeri.

Selain itu, revisi ini memperluas jabatan yang bisa diisi prajurit TNI aktif di berbagai instansi strategis, termasuk BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung.

"TNI itu tulang punggung negara! Tanpa pertahanan yang kuat, negara kita bisa runtuh dari dalam," tegasnya.

Lukman juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berani dalam menghadapi tantangan nasional, termasuk isu korupsi.

"Prabowo jangan takut! Jokowi sudah menanamkan pondasi kuat. Sekarang waktunya bersih-bersih, jangan kasih ruang bagi koruptor di pemerintahan," serunya.

Menurutnya, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya soal militer, tetapi juga kebocoran ekonomi akibat korupsi. Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dibaca dalam konteks besar: menjaga kedaulatan dan menutup celah bagi musuh dalam selimut.

"Negara ini takkan hancur hanya karena demo anarkis. Tapi bisa hancur kalau kita lengah terhadap ancaman yang sebenarnya, yakni Korupsi," tegas pria berdarah bugis ini.