Tanggapi Kepala Daerah Tidak Ikut Retret, Budiman : Mereka Dipilih Rakyat, Sangat Rugi Gak Ikut

Madiun, tvOnenews.com - Politisi Budiman Sudjatmiko yang juga sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) turut menyoroti sejumlah kepala daerah yang tidak ikut retret di Akademi Militer (AKMIL) Magelang. 

Selain menyayangkan keputusannya, Budiman juga meminta agar mereka bisa membedakan mana kepentingan negara dan mana kepentingan partai politik.

Hal ini disampakan langsung oleh Budiman mantan aktivis 98 usai menghadiri pembagian becak listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Desa Sidorejo Kecamatan, Kebonsari Kabupaten, Madiun, Sabtu (22/2).

“Bupati, Walikota, Gubernur itu dipilih oleh rakyat apapun partainya, saya pernah mengikuti Retret dan itu sangat penting,” kata Budiman. 

Budiman menegaskan jika retret merupakan kegiatan orientasi, pembekalan serta pelatihan yang ditujukan kepada pejabat negara, seperti menteri dan kepala daerah yang bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan para pemimpin dalam menjalankan tugasnya setelah dilantik.

“Retret itu adalah forum pertama yang mengikat solidaritas, menanamkan patriotisme serta disitu ada penjelasan tentang geo politik, kamu nanti akan menjadi bupati, gubernur seperti apa disitu semua dijelaskan,” imbuhnya. 

Retret kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025 ini merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Jadi sangat disayangkan jika pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat tidak bisa membedakan antara kepentingan partai politik dengan kepentingan negara. 

“Jadi sangat penting bukan hanya menunjukkan intelektualnya tapi juga menumbuhkan patriotisme, jadi rugi kalo sampai gak ikut,” tutup Budiman. 

Seperti yang diketahui sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepada kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda keberangkatan mengikuti retret di Magelang.

Perintah terbit sesaat setelah KPK menahan dan menetapkan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. PDI Perjuangan menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adalah murni kepentingan Politik. (men/gol)