Ratusan Mahasiswa Gelar Demo di Depan Gedung DPRD Malang, Tuntut Sembilan Poin dan Bakar Foto Prabowo Gibran

Malang, tvOnenews.com - Ribuan massa aksi demo Indonesia Gelap dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya hingga Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka menuntut sembilan poin tuntutan, Selasa (18/2/2025). 

Sekitar pukul 12.30 WIB massa aksi bergerak dari wilayah Stadion Gajayana Malang menuju Alun-alun Tugu Malang.

Ribuan massa yang menggunakan dresscode serba hitam, berjalan memenuhi jalanan kawasan DPRD Kota Malang sembari membawa berbagai macam poster.

Mulai dari poster-poster bergambarkan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, bendera bertuliskan ‘Reformasi Dikorupsi’, poster bertuliskan ‘Indonesia Gelap’ hingga poster bertuliskan ‘Dikasih Makan Siang Untuk Dilarang Merasakan Kesejahteraan’.

Bahkan, mereka pun juga melakukan aksi teatrikal di depan gedung DPRD Kota Malang. Ribuan massa aksi demo duduk dan tengkurap untuk melambangkan rendahnya harapan kesejahteraan.

"Hingga membakar ban bekas di depan pintu masuk Gedung DPRD Kota Malang di sebelah selatan," ujar Rembo koordinator lapangan masa aksi, Selasa (18/2/2025). 

Baca Juga

Imlek 2026, Wapres Gibran Ingatkan Pentingnya Rawat Tradisi

Ditambahkan Rembo, massa mahasiswa mengenakan pakaian serba hitam. Mereka juga membentangkan berbagai poster dan foto Prabowo-Gibran yang matanya di sensor disertai tulisan Efisienshit. Aksi ini disambut dengan sorakan massa mahasiswa.

Poster itu lantas dipasang di pagar DPRD Kota Malang dan dibakar. Mereka juga menyerukan perlawanan terhadap kebijakan Prabowo-Gibran yang tak populis.

Salah satunya terkait efisiensi anggaran. Mereka menilai efisiensi tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk menutup anggaran program andalan Prabowo-Gibran makan bergizi gratis (MBG).

"Lawan, lawan, lawan," imbuh Rembo. 

Setelah memasang foto banner Prabowo-Gibran, massa mahasiswa kemudian membakar ban bekas. Aksi ini dilakukan juga tepat di depan pintu pagar DPRD Kota Malang.

Massa kemudian membuka paksa masuk ke halaman dalam gedung untuk bertemu ketua dewan. Sementara sejumlah polisi tampak hanya melihat dan berjaga di depan pintu.

Rembo menjelaskan, sembilan poin tuntutan dari massa aksi, yakni: 

1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan 
4. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan yang mengeluarkannya dari anggaran
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
6. Meminta pemerintah menjelaskan secara rinci dampak efisiensi terhadap pembangunan infrastruktur. Mengkhawatirkan menurunnya pelayanan publik.
7. Mengkritik sektor pertahanan yang lebih diutamakan anggarannya daripada sektor primer lain seperti infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.
8. Menolak komersialisasi pendidikan dan kenaikan UKT dampak efisiensi. Mengkritisi PTNBH.
9. Mendorong mahasiswa untuk aktif mengawal dampak kebijakan efisiensi melalui aksi yang terkoordinasi dengan luas.

Massa aksi kemudian membubarkan diri setelah Ketua DPRD Kota Malang dan tujuh fraksi menemui massa aksi. (eco/far)