Berdampak pada Dunia Pendidikan, Mahasiswa di Banyuwangi Gelar Aksi Tolak Efisiensi Anggaran

Banyuwangi, tvOnenews.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berdampak buruk pada dunia pendidikan di Indonesia, membuat puluhan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, turun jalan, Senin (17/2) siang.

Sejumlah orator aksi itu menyampaikan aspirasi keresahan dunia pendidikan atas kebijakan efisiensi anggaran yang mengancam kualitas pendidikan, di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Jalan Adi Sucipto.

Ketua BEM Untag, Deni Oktaviano Pratama mengungkapkan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan jutaan mahasiswa di Indonesia yang resah terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

"Solidaritas kami terhadap gerakan yang tengah mengawal isu-isu luar biasa terutama pemangkasan anggaran di pendidikan khususnya. Karena ini juga menyangkut terkait kualitas, sarana prasarana, infrastruktur dan lain sebagainya perihal pendidikan," tegas Deni, Senin (17/2).

Deni menambahkan, tonggak bangsa yang dibangun melalui kualitas generasi lewat pendidikan formal dalam proyeksi Indonesia Berkualitas tahun 2045 akan terkikis.

BEM Untag Banyuwangi memberi catatan 100 hari kerja pemerintah presiden Prabowo, mereka menganggap Kabinet Merah Putih cacat.

"Cacat di 100 hari kerja pemerintah presiden Prabowo. Kabinet merah putih harus dievaluasi besar besaran karena pemerintah dan menteri penggemukannya luar biasa. Karena perihal ini, semua jadi sasaran akibat penggemukan kabinet merah putih," pungkas Deni.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto yang hadir di tengah-tengah mahasiswa, memberikan dukungan dan langsung menandatangani 7 tuntutan untuk diteruskan kepada pimpinan DPRD Banyuwangi.

"Ini memang perlu dikritisi, karena dengan adanya isu pemangkasan ini berdampak pada dunia pendidikan," kata Michael.

Aksi yang digelar, tambah Michael, adalah untuk mengontrol agar tidak terjadi pemangkasan habis habisan tersebut baik. Tuntutannya pun masuk akal. Ia memastikan, akan ada pembahasan di DPRD Banyuwangi guna menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden. Sementara sisanya yang dapat diatasi di tingkat daerah, akan segera dieksekusi oleh legislatif dan eksekutif.

"Kita akan meneruskan ke presiden, yang bisa kita atasi akan atasi mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan bicara dengan bupati," tutup Michael.

Tujuh tuntutan aksi mahasiswa ini diantaranya pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas mutu pendidikan Indonesia, menolak segala bentuk JUP Tambang yang diberikan pada kampus, tolak pemangkasan anggaran di sektor pendidikan sesuai amanat UU No.20 tahun 2003, tindak tegas kasus kekerasan seksual di Institusi Pendidikan, menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan, mendesak pemerintah Prabowo Subianto mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku dan menaikkan gaji kehormatan guru atau dosen berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU Guru dan Dosen. (hoa/gol)