Pemkab Jombang Pertimbangkan Penutupan Pasar Hewan untuk Cegah Wabah PMK

Jombang, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sedang mengkaji opsi penutupan pasar hewan guna menekan persebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang semakin meluas. 

Plt Kepala Dinas Peternakan Jombang, Mochamad Saleh menyatakan bahwa pasar hewan merupakan pusat lalu lintas yang rentan menjadi tempat penyebaran wabah PMK. Karena itu, penutupan pasar hewan sedang dipertimbangkan sebagai langkah preventif.

“Kami sedang menelaah kemungkinan menutup pasar hewan karena lalu lintas hewan di tempat tersebut menjadi faktor utama yang perlu dikendalikan,” jelas Mochamad Saleh saat dikonfirmasi, Kamis (16/1).

Menurutnya, kebijakan ini telah dibahas dan diajukan kepada Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, yang nantinya akan memutuskan melalui Surat Keputusan Bupati.

Sementara menunggu keputusan final, Dinas Peternakan Jombang telah melakukan langkah preventif lainnya, termasuk penyemprotan desinfektan di sejumlah pasar hewan. 

Namun, Saleh menilai langkah ini belum cukup untuk menekan penyebaran PMK secara signifikan tanpa disertai kebijakan penutupan pasar hewan.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan penggunaan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk pengadaan vaksin PMK. Dinas Peternakan memperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp1 miliar untuk memenuhi kebutuhan vaksin di wilayah tersebut. 

"Saat ini kami sudah mengajukan BTT sekitar Rp1 miliar sesuai dengan kebutuhan pengadaan vaksin," terangnya.

Namun, untuk mencairkan anggaran tersebut, status PMK di Jombang perlu ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Pj Bupati Jombang.

“Perlu ada kebijakan atau SK KLB dari Pak Pj Bupati agar BTT bisa digunakan,” pungkasnya.

Dengan kondisi wabah yang semakin meluas, Pemkab Jombang berharap langkah-langkah preventif ini dapat mencegah penyebaran lebih lanjut, sehingga wabah PMK bisa segera diatasi.

Seperti yang diketahui, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mencatat hingga pertengahan Januari 2024, terdapat 536 kasus PMK yang tersebar di 21 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 23 ekor sapi dinyatakan mati, sementara 65 ekor lainnya terpaksa dipotong paksa. (roi/gol)