Percepat Proses Pelebaran Jalan untuk Urai Kemacetan, Pemkab Manfaatkan Lahan TNI AL

Sidoarjo, Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat proses pelebaran jalan pertigaan Bangah sampai Aloha, untuk memperlancar arus lalu lintas di wilayah tersebut. Kawasan itu menjadi salah satu titik rawan kemacetan. Pelebaran jalan nantinya akan memanfaatkan lahan milik TNI AL yang saat ini disewakan untuk berdagang.  

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, saat ini proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan tersebut sedang diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) berkoordinasi dengan TNI AL. 

“Lahan yang rencananya akan digunakan untuk pelebaran jalan saat ini adalah milik TNI AL dan kami sudah berkomunikasi intensif terkait rencana ini. Tercatat ada 52 bangunan yang menyewa lahan tersebut, kami akan meminta ijin pihak TNI AL untuk mengosongkan lahan tersebut dan nantinya akan kami lakukan pelebaran jalannya,” ujar Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Muhdlor. 

Proyek pelebaran jalan pertigaan Bangah ini, tidak masuk dalam rencana pembangunan fly over Aloha sampai Juanda. Meski demikian, pelebaran jalan ini menjadi penting untuk memperlancar akses keluar masuk kendaraan.  

"Pembebasan lahan untuk pelebaran pertigaan jalan Bangah ini murni inisiatif dari Pemkab. Ini di luar proyek nasional fly over Aloha. Tahun ini kita kebut pembebasan lahannya, supaya bisa segera dibangun pelebaran jalannya dan kemacetan disana bisa segera terurai," papar Gus Muhdlor. 

Saat ini, lebar jalan di wilayah pertigaan tersebut hanya 7 meter karena terhalang bangunan warung dan pertokoan. Ukuran yang terlalu sempit jika dibandingkan dengan volume kendaraan yang lewat.  

Selama ini di pertigaan jalan Bangah menjadi titik penyebab kemacetan, terutama saat pagi jam masuk kerja dan sore hari saat jam pulang kerja. Setelah dilakukan pembebasan, lebar jalan nanti akan bertambah jadi 10 sampai 12 meter. 

Plt Kepala Dinas PU BM SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono menjelaskan, saat ini Pemkab sudah mengirim surat ke TNI AL selaku pemilik lahan. Setelah proses administrasi pembebasan lahan selesai, pihak TNI AL akan membantu melakukan penertiban bangunan.