Program Dasawisma WarSa Dianggap Tak Relevan di Era Modern, Begini Tanggapan Pakar hingga Kepala Desa

tvOnenews.com, Jombang - Program Dasawisma yang diusung oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Warsubi Salman (WarSa) di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jombang, dianggap tak lagi relevan di era yang modern.

Sosiolog sekaligus akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang Mukari mengatakan jika mengingat program Dasawisma dari WarSa, ia mengingat masa kecilnya dahulu.

"Saat ditanya soal Dasawisma, saya teringat waktu itu saya masih SD, ya. Kebetulan bapak saya kan termasuk perangkat desa dan ibu dulu juga aktivis PKK, jadi ingat," kata Mukari pada Sabtu (23/11/2024).

Sumber :

• Ammar Ramzi

Lebih lanjut Mukari mengatakan karena program Dasawisma itu merupakan program lawas maka perlu dikaji lagi apakah masih relevan.

"Program itu kan harus dikaji, disesuaikan dengan situasi, ya. Artinya apakah program lama ini masih relevan dengan kondisi masyarakat kita,” jelas Mukari. 

“Apalagi masyarakat sekarang adalah masyarakat yang post truth, masyarakat pasca kebenaran," imbuhnya.

Kondisi tersebut membuat masyarakat hari ini dalam kondisi cenderung pragmatis dan nilai kearifan lokal semakin menipis.

"Sehingga kalau program Dasawisma itu diterapkan pada tahun 70 an, dimana masyarakat masih dalam kondisi memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, maka itu (program Dasawisma) masih bisa diterapkan dengan mudah, ya," tuturnya.

Tetapi kalau program itu diterapkan hari ini dengan kebiasaan masyarakat yang sudah berubah maka akan sulit berjalan.

“Apalagi pasca pandemi (Covid-19) itu, dimana tatanan kehidupan sudah begitu berubah, pola-pola semacam ini menjadi agak susah untuk diterapkan," ujarnya.

Mukari mengambil contoh kegiatan kerja bakti yang dulu dilakukan masyarakat secara bersama-sama, hari ini cenderung sulit dikerjakan.

"Apakah masyarakat kita saat ini mau untuk kerja bakti, gotong royong, membersihkan selokan-selokan, itu kan susah sekarang. Kenapa? karena masyarakat sudah tahu bahwa semua kebutuhan itu bisa dianggarkan oleh negara," jelasnya.

Bahwa ada anggaran yang sudah diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sehingga kerja bakti harusnya tidak diperlukan lagi.

Mukari pun menyinggung padahal cabup nomor urut 2 sudah pernah menjadi kepala desa (Kades). 

Selama menjabat apakah pihaknya pernah membuat kelompok-kelompok seperti PKK dijadikan model penerapan Dasawisma?.

"Sehingga dia (Warsubi) bisa menggagas program itu (dasawisma), bagus dan bisa dilaksanakan, kalau bagus memang bagus,” katanya. 

“Tapi hal itu tidak mudah dilakukan di tengah masyarakat kita yang hari ini pragmatis, karena hari ini semuanya kan harus dinilai dengan materi," tambah Mukari.

Senada dengan Mukari, mantan Wakil Ketua DPRD Jombang periode 2014-2019 Minardi mengatakan bahwa program anggaran Rp1 juta per tahun untuk Dasawisma merupakan program pemerintah yang lama.

Apabila itu diterapkan lagi maka perlu dilakukan penyesuaian dengan legislatif di gedung DPRD Jombang. 

Pasalnya masing-masing paslon memiliki koalisi partai pengusung yang nantinya membawa program ini ke gedung wakil rakyat.

“Dalam parlemen itu kan partai koalisi menjagokan siapa atau siapa, nah, itu ada peran pentingnya DPRD dengan pemerintah mengatur situasi dan mengelola sirkulasi di APBD,” tuturnya.

Lebih lanjut menurut Minardi daripada bicara soal Dasawisma, apa yang ditawarkan paslon Munjidah-Sumrambah soal dana RT/RW lebih realistis.

"Sebab program untuk RT/RW, itu kan sudah ada cantolannya, dasar aturannya sudah ada. Kalo dasawisma ini saya kurang memahami secara detail anggarannya," katanya.

Ia pun menyebut dalam kontestasi Pilkada seperti saat ini, pasangan petahana dianggap lebih memahami anggaran yang ada di APBD, sehingga bila membuat program pasti realistis.

"Program pasangan petahana biasanya lebih realistis daripada pendatang baru karena pasangan petahana sudah tau, porsi-porsi anggarannya, kalau yang baru itu hanya menganalisa saja, dan itu dipertanyakan pada partai pendukungnya," urainya.

Minardi kemudian menerangkan bahwa sebenarnya Dasawisma itu sudah ada sejak era orde baru (orba).

"Cuman selama ini tidak dipublikasikan sebagai bentuk program karena itu sudah ada," katanya.

Di sisi lain, Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengaku bahwa program Dasawisma memang program yang sudah ada di desa maupun kelurahan.

"Itu sudah lama, dan sebelum saya menjabat sudah ada. Dasawisma itu sebenarnya kepanjangan tangan dari PKK, 10 program pokok PKK itu, kemudian diimplementasikan ke Dasawisma," terangnya.

Selama ini tugas dan fungsi Dasawisma sudah diimplementasikan oleh PKK maupun kader Posyandu.

"Artinya memang sudah ada Dasawisma, tapi berjalannya saya kurang yakin, karena program itu sudah diambil alih desa dan penyebarannya ikut PKK," katanya.

Selama ini Dasawisma anggarannya ikut di dalam PKK. "Itu anggarannya ikut di APBDes, anggarannya ikut di PKK," ujarnya.