Demo Tolak Penghapusan Honor Guru Non-NIP di Lumajang Ricuh, Massa Bakar Keranda Bergambar Pj Bupati dan Sekda

Lumajang, tvOnenews.com - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggeruduk Kantor Bupati Lumajang, Jumat (5/7/2024). 

Massa menuntut Penjabat (Pj) Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang untuk mundur dari jabatannya. 

Menurut massa aksi dalam orasinya, kedua pejabat utama Pemkab Lumajang ini telah mati hati nuraninya karena menghapus honor guru non-NIP mulai 1 Juli 2024.

"Kita ingin Pj Bupati dan Sekda untuk mundur dari jabatannya karena tidak lagi berpihak kepada guru, padahal mereka semua bisa duduk di posisi saat ini karena dididik oleh guru," kata salah satu massa aksi dalam orasinya.

Pantauan tvOnenews.com, puluhan massa aksi datang dengan membawa keranda bergambar Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni dan Sekda Agus Triyono. 

Massa kemudian membakar keranda itu di depan pagar Pemkab Lumajang. Sebelum dibakar, massa lebih dulu melantunkan adzan sebagai simbol mengantarkan mayat. 

Baca Juga

4 Pelaku Pungli Tiket Ganda di Tumpak Sewu Lumajang Ditangkap Polisi

Setelah berorasi lebih dari satu jam dan tidak ditemui oleh Pj Bupati maupun Sekda, massa aksi mengamuk dan mencoba merangsek masuk ke dalam. 

Namun, upaya mahasiswa itu dihadang oleh polisi. Bentrokan kedua pihak pun tidak terhindarkan. 

Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Bahkan, polisi tampak beberapa kali menyemprotkan air dari mobil meriam air untuk membubarkan massa. 

Tidak berhenti di situ, massa yang terlanjur kecewa juga tampak melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya seperti tong sampah, galon air dan baliho kepada polisi. 

Massa sempat ditemui oleh Plt. Asisten Administrasi Pemkab Lumajang Ahmad Taufik Hidayat. Namun, lagi-lagi massa menolak berdialog jika bukan Pj. Bupati atau Sekda yang menemui. 

Sohibuddin, salah satu massa aksi mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah. 

Menurutnya, kedatangannya dan massa aksi yang lain untuk menyampaikan aspirasi malah dihadang oleh aparat yang terus menghalangi massa aksi untuk bertemu Pj Bupati dan Sekda. 

"Kita membawa suara para guru yang sudah didzolimi tapi kami malah dianggap hewan yang tidak diperbolehkan masuk malah kami ditindas seperti sampah," kata Sohibudin di sela-sela aksi.