Pemprov Jatim dan BI Dorong Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
- tim tvone
Surabaya, tvOnenews.com – Pj Gubernur Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono lakukan High Level Meeting (HLM) dengan Bank Indonesia Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/5). Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Timur sangat urgen atau mendesak untuk dilakukan.
Ada 5M ETPD sebagai komitmen yang disepakati bersama seluruh TP2DD se Jawa Timur. Ke-5M itu adalah pertama meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dalam kategori digital.
Kedua menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Ketiga mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QR Code Indonesia Standard (QRIS) untuk transaksi Pemerintah Daerah.
“Keempat meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Jatim, dan kelima memperkuat edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea menegaskan BI selaku otoritas sistem pembayaran
Serta sebagai bagian dari TP2DD terus mendukung terbentuknya ekosistem pembayaran non tunai dan integrasi ekonomi keuangan digital di daerah.
Bank Indonesia se-Jawa Timur juga siap Mendukung upaya – upaya yang diperlukan oleh Pemda untuk memperluas penggunaan kanal – kanal pembayaran non tunai, khususnya QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerahuntuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, untukJatim Bangkit Terus Melaju,” tuturnya.
HLM dengan tema Penguatan Komitmen Perluasan ETPD & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju, dihadiri oleh seluruh anggota TP2DD Provinsi Jawa Timur serta Ketua TP2DD (Bupati/ Walikota) 38 Kabupaten/Kota
di Jawa Timur.
Dalam kegiatan itu diberikan apresiasi ETPD Jawa Timur dengan katagori Pemda yang telah mencapai Indeks ETPD 100% pada periode Semester II-2023, yakni
Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi.
Kedua tiga besar Pemda di Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi sampai dengan April 2024, yaitu Kota Madiun, Kab. Madiun, dan Kota Surabaya. Serta ketiga OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
HLM Rakorwil TP2DD se Jawa Timur merupakan forum koordinasi antara TP2DD Provinsi Jawa Timur dengan TP2DD di 38 Kabupaten/Kota se Jatim, untuk mendiskusikan isu – isu terkini dan upaya akselerasi penggunaan transaksi pembayaran non tunai di lingkungan Pemda, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran/ belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini, Indeks ETPD seluruh Pemda di Wilayah Jawa Timur telah masuk kategori Digital dengan rata – rata indeks 95,2%. Meski demikian, Implementasi ETPD di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan komitmen dan dukungan Kepala Daerah serta seluruh elemen pendukung ETPD untuk memonitor implementasi transaksi non tunai, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah.
Penguatan ETPD dari sisi penerimaan memerlukan inovasi dan transformasi pemungutan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) menjadi non – tunai, melalui kanal – kanal pembayaran non tunai/digital.
“Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemda diharapkan dapat mempermudah dan mendukung realisasi belanja daerah. Hingga April 2024, sebanyak 89,5% atau 35 dari 39 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI,” tandasnya. (gol)
Load more