Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045, Pemkab Blitar Fokus Pembangunan Berkelanjutan dan Perhatian Khusus Penanganan Stunting

Selain itu, Bupati Rini menekankan komitmen inklusivitas dalam pembangunan, yang tercermin dalam penyelenggaraan Musyawarah Pena Intan. Acara ini juga dirangkai dengan Rembuk Stunting Tahun 2024 sebagai respons terhadap perhatian dunia terhadap isu kesehatan stunting yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Bupati meminta peran lintas sektor dalam penanganan stunting, termasuk Dinas Pendidikan, PUPR, Ketahanan Pangan, dan Perikanan.

“Musyawarah Pena Intan dan Rembuk Stunting Tahun 2024 ini merupakan wujud dan komitmen nyata terhadap inklusivitas pembangunan, yang harus melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Saya mengapresiasi peran serta kontribusi dari berbagai lembaga dan badan usaha dalam upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Blitar,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar menyampaikan apresiasi kepada lembaga non-profit dan badan usaha yang aktif dalam penanganan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Blitar. Bupati berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut demi kemajuan Kabupaten Blitar.

Bupati juga mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, karena hanya dengan keterlibatan semua komponen masyarakatlah Kabupaten Blitar dapat mencapai tujuan.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk terus berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, dan menyuarakan harapannya agar semua langkah yang diambil dapat mengarah pada terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera, Berlandaskan Akhlak Mulia Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur,” tutup Rini Syarifah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, mengungkapkan bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 telah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan partisipasi publik.

Forum Konsultasi Publik menjadi awal dari rangkaian ini, di mana usulan-usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar serta partisipasi dari tingkat desa dan kelurahan dihimpun. Seluruh usulan tersebut kemudian disampaikan melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), sebagai wujud komitmen untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

"Dalam upaya menyusun RKPD Tahun 2025, kami telah melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik. Usulan-usulan yang kami terima tidak hanya berasal dari DPRD Kabupaten Blitar, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari tingkat desa dan kelurahan. Seluruh usulan tersebut telah disampaikan melalui SIPD, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan,” jelas Rully.