Sikapi Situasi Politik Terkini, Pernyataan Sikap Civitas Akademika Universitas Airlangga Terpecah

Surabaya, tvOnenews.com - Pernyataan sikap dari sejumlah dosen, alumni dan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) terhadap situasi politik saat ini terbelah. Satu pihak mengkritisi dan mengecam sikap pemerintah Jokowi yang belakangan ini dinilai penuh dengan ketimpangan dan pelenggaran menjelang pemilu 2024.

Sedangkan pihak lain, yang juga mengklaim dari alumni dan mahasiswa mengapresiasi pemerintah Jokowi, dan merawat kondisi perpolitikan saat pemilu dengan menjaga netralitas dan kondusifitas, demi nama baik kampus.

Dua pernyataan sikat atau petisi dari dua kubu berbeda, yang mengklaim sama-sama dari dosen, alumni dan mahasiswa Universitas Airlangga atau Unair dilangsungkan di kampus B Unair, Jalan Dharmawangsa, Surabaya, Senin siang (5/2) dalam waktu hampir bersamaan. Kedua kubu sama-sama menyampaikan pernyataan sikap terhadap situasi politik saat ini.

Kubu pertama, terdiri dari puluhan dosen, alumni dan mahasiswa menggelar pernyataan sikap atau petisi di halaman gedung Pasca Sarjana Unair. Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengkritisi, mengoreksi dan mengecam Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya, yang dinilai penuh ketimpangan dan pelanggaran, serta keberpihakan menjalang pemilu  2024 ini.

“Kami mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan,” ujar Prof Dr Hotman Siahaan, dalam pernyataan sikapnya.

Selain itu, mereka mendesak Presiden dan Aparat Negara untuk menghormati dan kemerdekaan atas atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap warga negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumberdaya alam, karena Negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa.

“Mendesak penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai Politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi atikulasi agregasi, dan pendidikan politik warga negara,” ujar Hotman.