Petisi dari Sejumlah Universitas di Indonesia Jelang Pelaksanaan Pemilu, Begini Pendapat Forum Rektor Indonesia

Surabaya, tvOnenews.com – Munculnya berbagai petisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, membuat beberapa pihak bereaksi. Petisi tersebut merupakan bagian dari ekspresi kebebasan akademik, kebebasan berpendapat. Beberapa rektor menyikapi petisi tersebut. Salah satunya datang dari Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Nurhasan.

Nurhasan yang juga sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) mengungkapkan, pihaknya menghargai kebebasan berpendapat melalui petisi ini. Hal itu, sebagai bagian dari otonomi kampus yang dijamin oleh undang-undang (UU). Meski begitu, harus ada koridor dalam menyampaikan pendapat ini.

“Koridor yang harus ditaati selama kebebasan tersebut bersifat obyektif, dengan didasari nilai etika dan untuk kebaikan bangsa,” tuturnya usai acara forum rektor di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ia menambahkan, pihaknya sangat menghormati kebebasan berpendapat. Ia mempersilahkan selama kebebasan tersebut tidak bersifat tendensius.

“Jangan sampai kebebasan berpendapat ini digunakan untuk menghujat memfitnah, hingga menghasut. Ini jauh dari nilai-nilai etika, apalagi sampai anarkis. Ini tidak boleh,” ungkap Nurhasan.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Mundakir mengomentari terkait petisi yang santer di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Mundakir mengatakan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan lain-lain sesungguhnya merupakan esensi kemanusiaan. Namun di tengah tahun politik seperti ini semuanya harus lebih berhati-hati karena bisa jadi hal tersebut disusupi kepentingan politik praktis.

“Kepedulian atas kondisi aktual masyarakat tentu menjadi tanggungjawab semua kampus. Tetapi tentu harus berhati-hati dan paham situasi. Aksi-aksi tersebut jelas dimanfaatkan dan berpotensi menguntungkan salah satu kontestan. Kalau sudah begitu. Tentu itu harus menjadi perhatian. Kampus harus tetap menjaga agar suasana tetap sejuk dan damai,” kata Mundakir.

Situasi di tengah-tengah tahun politik, menurut Mundakir, menjadi permasalahan, karena aksi-aksi tersebut berpotensi mendapatkan makna politis yang dapat menguntungkan salah satu calon. Oleh karena itu, netralitas kampus menjadi sangat penting, terutama menjelang pemilu.

Mundakir mengharapkan, seluruh warga sivitas di kampus harus memahami arti dan pentingnya netralitas dalam konteks Pemilu 2024. Mereka harus menjadi contoh dalam menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme, serta mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya.

“Langkah ini penting untuk memastikan Pemilu yang tinggal menghitung hari ini bisa berlangsung damai dan demokratis,” pungkasnya.

Sedangkan, Wakil Rektor II Universitas, Ciputra Victor Effendi berharap semua bersama melihat kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara. Ia mengungkapkan, sebagai warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Ini menjadi tanggung jawab bersama begitu juga untuk terlaksananya pemilihan umum (pemilu) yang aman dan damai di Indonesia.

“Mari utamakan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja TNI dan Polri yang menjaga pemilu nanti. Ia berharap pemilu berjalan dengan damai dan aman seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

“Kami apresiasi TNI dan Polri dalam menjaga pemilu kali ini. Ia berharap pemilu kali ini bisa berjalan damai seperti pemilu-pemilu sebelumnya,” terangnya.

Victor melihat TNI dan Polri menjaga netralitas mereka seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Begitu juga dengan pemerintah yang sudah menunjukkan netralitasnya dalam pemilu yang akan diselenggarakan 14 Februari nanti.

“Semoga pemilu nanti berjalan aman dan damai. Kami harap semua bisa memberikan hak pilihnya pada pemilu nanti,” tuturnya. (zaz/gol)