Gresik, tvOnenews.com - Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dinilai kurang memuaskan masyakarat. Hal itu terungkap dalam kegiatan survei kepuasan terhadap kepala daerah di Kabupaten Gresik dan Lamongan. Responden yang menyatakan kurang puas 24,2 persen dan tidak puas sebanyak 16 persen.
Kabupaten Gresik dan Lamongan, rupanya menjadi dua kabupaten yang menarik untuk diulas mengingat keduanya merupakan daerah strategis dengan masing-masing DPT, di Kabupaten Gresik sebesar 964.053 DPT dan Lamongan sebesar 1.044.776 DPT.
Dikatakan Sauqi Futaqi, peneliti senior PSDK Unisda, jika sumber data berasal dari populasi pemilih berdasarkan data KPU Jatim tahun 2024. Sementara itu, teknik pengambilan sample memakai Multistage Random Sampling (MRS), dimana lokasinya diambil di semua kecamatan di Gresik-Lamongan. 18 kecamatan di Gresik dan 27 kecamatan di Lamongan.
“Masing-masing kecamatan diambil random di desa untuk dijadikan sample penelitian. Sampel tiap desa dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap desa yang dijadikan lokasi penelitian,” jelas Sauqi.
Menurutnya, sebanyak 1.165 responden tersebar secara proporsional di Lamongan-Gresik, dengan margin tingkat toleransi (standart of error/d) 2,8 persen dan tingkat kepercayaan penelitian ini adalah 95 persen.
Sauqi mengatakan, kendali mutu dilakukan secara berlapis mulai dari proses rekrutmen, pelaksanaan training enumerator, hingga validasi dan verifikasi pascapengumpulan data. Periode survei ini dilakukan 11-25 Desember 2023.
Adapun berdasarkan hasil survei tersebut, kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah di dua kabupaten tersebut dengan presentasi sebagai berikut: Sangat Puas (16,6) Cukup Puas (43,2), Kurang Puas (24,2) dan Tidak Puas (16,0).
Sementara itu data kepuasan Kabupaten Gresik menunjukkan, Sangat Puas (13,7), Cukup Puas (66,7), Kurang Puas (17,8) dan Tidak Puas (1,7). Berbeda dengan Kabupaten Lamongan presentasi kepuasan lebih rendah yakni Sangat Puas (8,0), Cukup Puas (65,3), Kurang Puas (21,4) dan Tidak Puas (5,3).
Satria Unggul Wicaksana Direktur PUSAD Studi UM Surabaya mengatakan, alasan masyarakat tidak puas atau kurang puas terhadap kinerja kepala daerah disebabkan oleh berbagai faktor. Yakni Infrastruktur dan pembangunan (29,4), harga bahan pokok (16,2), transparansi dan akuntabilitas (12,2), pendidikan dan kesehatan (11,4), tarif listrik (8,5), tenaga kerja (8,4), pariwisata (7,5), kriminalitas (5) lain-lain (1,4).
“Infrastruktur dan pembangunan menjadi presentasi tertinggi dan menjadi alasan masyarakat tidak puas atau kurang puas terhadap kinerja kepala daerah kemudian disusul tidak stabilnya harga bahan pokok,” tutup Satria. (mhb/far)
Load more