Tim Hukum AMIN Jatim Siap Kawal Kecurangan dan Intimidasi Selama Tahapan Pilpres 2024

Surabaya, tvOnenews.com - Tim Hukum Nasional AMIN (Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar) secara resmi mengumumkan deklarasi di salah satu rumah makan di Surabaya timur, untuk mengawal tahapan Pilpres 2024. 

Tim Hukum Nasional AMIN bertekad memastikan seluruh proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang benar, jujur, dan adil.

"Dalam komitmen kami untuk menjaga integritas demokrasi, Tim Hukum Nasional AMIN telah membentuk ribuan pengurus di 33 provinsi, termasuk advokat, mantan ketua MK, petinggi Polri, dan sejumlah pejabat negara," ujar Andry Ermawaan, S.H.Ketua Koordinator Tim Hukum Amin Jatim. 

Fokus utama Tim Hukum Nasional AMIN adalah menjaga keberlangsungan demokrasi yang bersih. Di Provinsi Jawa Timur, tim ini telah resmi dibentuk oleh Dr. Ary Yusuf Amir pada 30 Oktober 2023, dengan menunjuk Andry Ermawan, S.H. sebagai Ketua, Ibrahim Hamdi, S.H.I sebagai sekretaris, dan Bobyanto Gunawan, S.H. sebagai bendahara.

"Kami memiliki advokat senior dan publik figur jawa timur, MC. Renald ReJo sebagai wakil sekretaris, untuk memastikan kredibilitas Tim Hukum Nasional AMIN di tingkat provinsi dan kota/kabupaten," imbuh Andry Ermawan.

Tim ini tidak hanya sebatas struktur organisasi, tetapi juga turun langsung di lapangan. Dengan mengikuti pendidikan Bimbingan Teknik Pemilu 2024 dan Diklat Mahkamah Konstitusi Pusdiklat MK-Cisarua Bogor, Tim Hukum Nasional AMIN telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala situasi.

"Kami siap melawan segala bentuk kecurangan. Motto kami 'Kami Tidak Takut' menjadi komitmen untuk melawan kecurangan dan memastikan Pemilu 2024 berlangsung bersih," tegas Renald Rejo.

Sebagai langkah konkret, tim ini akan melibatkan masyarakat dengan melatih saksi TPS, baik internal maupun eksternal, serta memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan bukti kecurangan melalui aplikasi resmi Tim Hukum Nasional AMIN.

Dengan semangat penuh, Tim Hukum Nasional AMIN berjanji untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan keberlangsungan demokrasi yang adil dan jujur di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. (msi/far)