Warga Baureno Wadul DPRD Bojonegoro Soal Kompensasi dari PT WBS

Atas dasar itu, mereka berbondong-bondong mendatangi kantor wakil rakyat Bojonegoro, sebab para warga tidak mau berlarut-larut dalam melakukan aksi demonstrasi di desanya karena khawatir akan terjadi tindak anarkis.

"Kalau itu diterus-teruskan, masa bisa anarkis. Kami juga tidak punya wewenang menekan Pemdes, maka kami kesini (DPRD)," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menerangkan, aduan terkait dana kompensasi tersebut sudah diterima pihaknya sekitar satu bulan lalu, para wakil rakyat yang menangani juga telah memanggil pihak desa untuk dimintai klarifikasi.

"Sebenarnya aduan itu sudah sejak sebulan yang lalu," terang Politikus Partai Demokrat.

Pemdes beserta perangkatnya yang hadir saat dipanggil DPRD tidak membawa data rinci, sehingga diminta agar membuat rincian pertanggung jawaban penggunaan dana kompensasi dari perusahaan.

Namun mereka (Pemdes) berkilah bahwa penggunaan uang kompensasi tersebut sudah melalui musyawarah desa (Musdes) tiap bulan dan lain sebagainya.

Wakil rakyat yang mendapat jawaban Pemdes seperti itu kemudian menanyakan dokumentasi kegiatan musdes yang dimaksud, seperti siapa saja yang hadir dan dari unsur apa. Namun hingga detik ini, saat ratusan warga Desa Sumuragung datang berbondong-bondong ke kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, rincian agenda musder yang diminta belum juga diserahkan atau diterima oleh wakil rakyat.