Wujudkan Infrastruktur Ramah Semua Kalangan, Muslimat NU Probolinggo: Perempuan Harus Ikut Berperan

Probolinggo, tvOnenews.com - Organisasi Perempuan Muslimat NU Kabupaten Probolinggo mendorong pentingnya keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur.

Hal itu diutarakan pada Seminar Peran Perempuan dalam Infrastruktur Inklusif di Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Konsul Jenderal Australia Surabaya, Fiona Hoggart mengatakan, kalau kebijakan itu sebagai kebijakan untuk pembangunan nasional. Pemerintah Australia sangat memprioritaskan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Beberapa waktu lalu Australia mengeluarkan kebijakan internasional baru, kebijakan ini menegaskan kembali dan memperluas komitmen terhadap program prioritas tersebut, Kamis (31/8). 

"Beberapa orang laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan mendapatkan manfaat yang sama dalam pembangunan. Ini tidak bisa terjadi secara otomatis, sehingga kita semua perlu memastikan bahwa infrastruktur harus inklusif dan bermanfaat bagi semua kalangan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori utama.

"Keterlibatan Muslimat NU melalui riset aksi aksesibilitas jalan dan bangunan fasilitas publik, adalah suatu praktek cerdas yang perlu diadopsi menjadi suatu program atau kegiatan yang berkesinambungan," ungkapnya.

Ugas menegaskan bahwa Pemkab Probolinggo akan terus mendukung langkah Muslimat NU dalam keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan insfrastruktur.

"Di tahun 2024 nanti, anggaran Pemkab Probolinggo akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi ini sangat sesuai dengan apa yang telah dilakukan Muslimat NU Kabupaten Probolinggo," tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Nurayati dan Khofidah memaparkan hasil riset aksi yang menekankan pentingnya rumusan suatu kerangka regulasi untuk menjamin keterlibatan perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi proyek infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur perlu melibatkan kaum perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Untuk apa? Agar hasilnya bisa aksesibel terhadap perempuan, anak-anak dan difabel. Sebab, mereka juga punya hak yang sama dalam mendapatkan layanan dan fasilitas publik," tegas Nurayati.