Seorang Komisioner KPU Bangkalan Diduga Melanggar Kode Etik, Pengadu Bilang Begini

Bangkalan, tvOnenws.com - Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), melibatkan seorang Sairil Munir komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan, sudah diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jawa Timur.

Diketahui pengadu dan teradu (Komisioner KPU) Bangkalan, sudah menjalani dua kali agenda sidang yang berlangsung di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.

Ahmad Annur, selaku pengadu mengungkapkan, bahwa aduannya mereka lakukan memiliki dasar bukti, bahwa peran serta Munir dalam survei elektabilitas Bupati Bangkalan non aktif, R. Abdul Latif Amin Imron dalam kepentingan politiknya.

"Semuanya terungkap jelas dalam sidang dugaan korupsi yang terjadi di Bangkalan, bagaimana peran penting Munir dalam survei itu, bahkan dia yang awalnya menawarkan survei sekaligus penerima uangnya," tuturnya Sabtu (26/8).

Ahmad bercerita, bahwa dalam sidang yang berlangsung di kantor Bawaslu Jawa Timur, Munir atau teradu sempat berkelit tidak mengakui perbuatannya, di depan majelis hakim, yang dipimpin langsung ketua DKPP.

"Dia berusaha membohongi DKPP, padahal berbohong itu adalah pelanggaran yang termasuk berat. Bukti keterlibatan dan menerima uang, sudang termasuk pelanggaran karena saudara Munir itu penyelenggara pemilu," ucap melalui telepon seluler.

Perbuatan yang melanggar kode etik, lanjut Ahmad, maka saudara Munir sudah tidak layak menjabat sebagai komisioner KPUD yang notabenenya penyelenggara pemilu. Sebab, hanya akan menodai pesta demokrasi.

"Harusnya dipecat secara tidak hormat, bagaimana demokrasi akan berlangsung secara jujur, jika penyelenggaranya memiliki mental yang bobrok semacam itu," pungkasnya.

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Perkara ini diadukan oleh Ahmad dan Sairil Munir sebagai teradu. Teradu didalilkan menerima uang dari Bupati Bangkalan non aktif R. Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif), sebesar Rp150 juta untuk melakukan survei elektabilitas sebagai persiapan kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024

Sementara itu mantan Bupati Bangkalan R.AbdulLatif Amin Imrom sudah di 

vonis sembilan tahun dan denda Rp300 juta subsider empat bulan penjara, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Bupati Bangkalan nonaktif R Abdul Latif Amin Imron telah dinilai terbukti bersalah kasus jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama sembilan tahun, dan pidana denda Rp300 juta subsider empat bulan penjara," kata ketua majelis hakim Darwanto membacakan putusan beberapa hari yang lalu.

Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Komisioner Pemilihan umum Kabupaten Bangkalan, rencananya akan dilanjutkan pada bulan depan. (fds/far)