Polres Blitar Kota Ungkap Penyalahgunaan Solar Bersubsidi

Blitar, tvOnenews.com – Unit Pidana Tertentu Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Pelaku atas nama Heri Siswanto, warga Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar diamankan beserta dua truk yang digunakan oleh pelaku.

Waka Polres Blitar Kota, Kompol Yoyok Dwi Purnomo mengatakan, kasus ini terbongkar setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat, pelaku ditangkap saat melintas menggunakan truk di wilayah Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok.

“Pengungkapan tindak pidana pnyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa ijin pemerintah di wilayah hukum Polres Blitar kota,” jelasnya.

Lanjut Yoyok, tersangka telah menjalankan aksinya sejak bulan Januari lalu, dengan cara berkeliling mencari SPBU untuk mengisi dan mengumpulkan BBM jenis solar ke truk yang telah dimodifikasi.

Agar tidak terdeteksi petugas, tersangka sering mengganti plat nomor polisi hingga memodifikasi tangki agar bisa menampung banyak bahan bakar minyak.

“Kendaraan tersebut dijuluki helikopter karena berputar mengelilingi daerah untuk masuk ke berbagai SPBU. Apabila kendaraan pada umumnya berkapasitas 60 liter, kendaraan yang telah dimodifikasi itu bisa menampung hingga 300 liter bensin,” lanjutnya.

Baca Juga

Maman Klaim Lonjakan Harga BBM Nonsubsidi Tak Berdampak ke UMKM, Justru Harga Plastik yang Jadi Keluhan

Setelah tangki truk penuh terisi solar kemudian dipindah ke tempat penampungan, kemudian kembali mencari SPBU untuk kembali mengisi. Pelaku membeli solar dari SPBU dengan harga Rp6.800 per liternya, kemudian dijual dengan harga Rp8.500.

“Kemudian keluar ke tempat penampungan, lalu setelah tangki kendaraan kosong, mereka kembali masuk ke dalam SPBU berkali-kali untuk mengisi BBM bersubsidi,” imbuhnya.

Pelaku dijerat dengan pasal 40 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 40 Jo Pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang No.2 Tahun 2022. (min/far)