Seorang komisioner KPU Bangkalan Bakal Diperiksa DKPP Terkait Etik, Begini Respon Ketua KPU Bangkalan

Bangkalan, tvOnenews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), terkait perkara nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023 di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur pada Jumat (28/7).

Perkara ini akan dilakukan terkait aduan seorang warga Bangkalan bernama Ahmad. Ia mengadukan seorang anggota KPU Kabupaten Bangkalan, Sairil Munir sebagai teradu.

"Teradu didalilkan menerima uang dari mantan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron sebesar 150 juta rupiah. Yakni terkait keperluan melakukan survei elektabilitas sebagai persiapan kembali maju dalam Pilkada tahun 2024 mendatang," kata sekretaris DKPP, Yudia Ramli melalui rilis yang disampaikan oleh Humas DKPP.

"Sidang akan dipimpin oleh Ketua DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur," lanjutnya.

Menanggapi rencana pemeriksaan ini, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Zainal Arifin menuturkan pihaknya memasrahkan sepenuhnya proses kasus ini pada TPD dan DKPP sebagai institusi berwenang.

"Dipanggil semua, baik ketua maupun anggota (KPU Bangkalan) dipanggil semua. Kami akan hadir langsung sebagai pihak terkait. Jika dimintai keterangan atau kesaksian (saat sidang), ya kami akan menyampaikan sejauh yang kita tahu,” terang Zainal yang dihubungi via telepon.

"Kami pasrahkan sepenuhnya perjalanan kasus ini pada TPD yang nanti diteruskan pada DKPP. Kan begitu?,” tambahnya.

Hal tersebut menurut Zainal Arifin, karena memang bukan kapasitas KPU Bangkalan untuk melakukan pembelaan meski ini berkenaan dengan kasus yang membelit salah satu anggota komisionernya.

"Kan bukan kapasitas kami misalnya membela atau bagaimana. Mungkin (kami) pasif saja ya. Selama kita dimintai keterangan atau kesaksian atau pendapat, ya kita akan jawab sebesar yang kita tahu saja,” jelasnya.

Sementara dari rilis Humas DKPP, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. Rencananya, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum dan akan disiarkan melalui akun media sosial resmi DKPP di Facebook @medsosdkpp. (fds/gol)