Seragam dan Atribut SMAN/SMKN Dinilai Mahal, Dindik Jawa Timur Segera Dipanggil Komisi E DPRD

Surabaya, tvOnenews.com - Mahalnya harga sekolah dan atribut siswa baru di SMA Negeri maupun SMK Negeri di sejumlah daearah di Jawa Timur dikeluhkan banyak orang tua. Seperti diantaranya di SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungangung juga dikeluhkan orang tua dan sempat viral di media sosial. Tak hanya di daerah, di Kota Surabaya harga seragam dan atribut sekolah juga membuat orang tua mengelus dada.

Salah satu sekolah setingkat SMA Negeri di kawasan Surabaya Timur mematok harga seragam dan atribur sekolah cukup mahal. Bahkan untuk bahan seragam yang belum jadi, sekolah tersebut membandrol harga Rp335.000, seperti seragam batik dan seragam abu-abu. Belum lagi atribut sekolah jika ditotal mencapai Rp445.000, terdiri dari topi, dasi, 2 kaos kaki, sabuk, badge lengkap.    

“Jika membeli semua seragam dan atribut sekolah ditotal mencapai tiga juta lima ratus rupiah. Tentu ini harga yang mahal jika dibandingkan dengan harga di pasaran. Yaa kami harus berpikir ulang untuk membeli semua seragam tersdebut. Ini masih belum termasuk kebutuhan sekolah lainnya, seperti peralatan tulis dan lain-lain,” ungkap salah seorang wali murid, yang tidak mau disebutkan namanya.

Karena itu, wali murid ini tidak membeli semua seragam di koperasi sekolah. Hanya seragam tertentu yang dibelinya karena tidak ada di toko seragam, seperti seragam batik, baju praktek dan seragam sekolah. Tentunya, untuk atribut sekolah harus dibeli di koperasi sekolah. Sedangkan untuk seragam stelan abu-abu, hitam putih dan pramuka dibeli diluar.

“Untuk membeli bahan kain seragam batik, olah raga dan baju praktek saja kami orang tua sudah harus mengeluarkan uang satu juta lebih, belum lagi ongkos menjahit setiap seragamnya 150 ribu, jadi lumayan juga keluarnya. Padahal kalau di took seragam di pasaran harga seragam abu-abu dan pramuka, masing-masing 150 ribu,” ujar wanita paruh baya ini.

Dirinya berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama Dinas Pendidikan mengkaji ulang harga seragam dan atribut yang dianggap cukup mahal dan memberatkan orang tua.

”Memang tidak ada paksaaan membeli seragam di koperasi sekolah. Tapi untuk seragam tertentu dan atribut sekolah tentu tidak bisa beli diluar,” tandasnya.

Komisi E DPRD Akan Panggil Dindik Jatim

Sementara itu, menanggapi mahalnya harga seragam sekolah dan atribut siswa baru di SMAN maupun SMKN hampir di sejumlah daerah Kabupaten maupun Kota di Jawa Timur, Komisi E DPRD Jatim merespons keluhan para orang tua dan wali murid. Dalam waktu dekan ini Komisi E akan memanggil kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk dimintai klarifikasi.

“Kami segera memanggil Dindik Jatim pada awal Agustus nanti untuk mengkonfirmasi situasi di lapangan yang sedang ramai dan viral di medsos ini. Selain itu, juga membahas apa-apa yang perlu dievaluasi dan diperbaiki pasca PPDB,” tutur Hikmah Bafaqih, Wakil Ketua Komisi E.

Politis PKB ini menegaskan, pengadaan seragam yang dibebankan kepada wali murid itu memang tidak ada ketentuan yang mengatur. Karena itu, pengadaan seragam seharusnya sah-sah saja dilakukan.

“Memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau melarang, jadi itu hukumnya boleh,” ujarnya.

Untuk seragam sekolah siswa SMA/SMK di Jatim, kata Hikmah Bafaqih, memang tidak ada bantuan dari pemerintah. Karena itu, tidak salah jika pihak sekolah menarik biaya untuk seragam. Meski begitu, yang perlu diperhatikan pihak sekolah, yakni tidak semua orang tua atau wali murid memiliki kemampuan ekonomi yang sama.

“Banyaknya protes wali murid tersbut karena masalah harga seragam yang mahal. Untuk pengadaan seragam mungkin keputusan sekolah, kalau nanti dibiarkan beli-beli sendiri khawatir warnanya tidak sama. Kita kan tahu, beda seri aja beda warna kan, hanya memang untuk soal harga itu yang perlu dievaluasi dan dirasionalisasi,” tandasnya. (msi/gol)