Paguyuban Kades Klarifikasi ke Bakesbangpol Terkait Logo Provinsi Jatim

Surabaya, tvOnenews.com – Sekitar pukul 13.00 hari Selasa (18/7), Paguyuban Kepala Desa  Jawa Timur memberikan klarifikasi secara langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Klarifikasi ini terkait pemakaian logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam surat undangan silaturahmi dengan Ganjar Pranowo.

Koordinator Paguyuban Kades Jatim, Jurianto mengatakan, pemilihan logo Pemprov Jatim ini dikarenakan tidak ada pilihan. Sebab, logo asosiasi kepala desa sangat banyak. Menurutnya tidak mungkin jika memakai semua logo yang ada.

"Kita gak mungkin menyantumkan semua logo milik kita. Maka untuk menyatukan dari paguyuban kepala desa maka kita gunakan logo Jawa Timur," ujarnya saat ditemui Bakesbangpol Jatim.

Jurianto tidak tahu pemakaian logo Pemprov Jatim ini justru menyalahi Peraturan Daerah (Perda). Dia mengaku tidak tahu jika ada Perda yang mengikat terkait penggunaan logo tersebut.
 
"Kalau mengetahui, gak mungkin kita gunakan. Karena untuk mempersatukan kepala desa Jawa Timur kita gunakan logo Provinsi Jatim. Karena kondisinya sekarang belum ada (logo)," kata dia.

Lantaran sudah mengetahui ada Perda yang mengikat untuk penggunaan logo, Jurianto mengusulkan pembuatan logo baru di paguyuban.

"InsyaAllah kita akan bikn logo sendiri," tegas Jurianto.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim, Munawar menegaskan, kalau pertemuan dengan Ganjar Pranowo tidak ada kaitannya dengan Pemprov Jatim. Ganjar diundang sebagai Ketua Tim Pembina DPP Kepala Desa Indonesia.

"Acara silaturahmi dengan Pak Ganjar tidak ada sangkut pautnya dengan pemprov," kata dia.

Atas masukan teman-teman, diputuskan pakai logo Jatim," imbuh Munawar.

Dalam acara tersebut, sambung Munawar, diikuti 80 persen Kades seJatim. Dia menegaskan pertemuan ini bukan bentuk dukungan Pilpres.

"Beliau (Ganjar) ingin silaturhmi sebagai pembina Paguybban Kades Indonesia," tegas dia.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto mengatakan, pihaknya lebih memberikan pengertian saja kepada kades. Dia menekankan, aparatur negara harus netral dalam politik praktis.

"Politik kita kebangsaan dan pelayanan publik," kata dia.

Terkait logo pemprov, Eddy menyampaikan, logo itu hanya boleh digunakan untuk kedinasan kepentingan Jatim.

"Ketua panitia datang ke sini sampaikan klarifikasi tentang penggunaan logo itu dan mereka menyampaikan karena ketidaktahuan mereka," pungkasnya (zaz/far)