Dirjen Otda Kemendagri Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, tvOnenews.com – Dirjen Otda Kemendagri Dr Akmal Malik, mengapresiasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Apresiasi itu disampaikan langsung kepada Wakil Bupati Sidoarjo di pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Kunjungan kerja Akmal Malik dilakukan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo. 

Disampaikan Akmal Malik bahwa secara umum kinerja penyelenggaraan Pemkab Sidoarjo bagus. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) hingga di atas IPM nasional. Selain itu, dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan serta angka pengangguran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Secara umum kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mampu menunjukkan peningkatan, kalau tidak, bukan masuk kinerja terbaik nomor lima nasional," sampainya. 

Belum lama ini Pemkab Sidoarjo meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPD) Kinerja Terbaik Nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor S.IP, pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-27 tahun 2023 bulan April kemarin. Kemendagri menetapkan Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah dengan kinerja terbaik nomor lima nasional. 

Capaian tersebut merupakan kinerja tahun 2022 dengan penilaian dari berbagai aspek menajamen pemerintahan daerah. Diantaranya progres capaian program kerja, pembangunan, inovasi daerah, administrasi pemerintahan dan hubungan antar lembaga yang selama kurun waktu tahun 2022 telah dilakukan dengan baik oleh Pemkab Sidoarjo. 

Namun lanjut Akmal Malik, terdapat beberapa urusan bidang pembangunan lainnya yang masih menjadi catatannya. Semisal urusan kesehatan yang mengalami penurunan di beberapa titik. Penurunan tersebut ada pada pelayanan anak usia pendidikan dasar. Masih ada 14.929 anak yang belum terpenuhi pelayanan kesehatannnya. Hal itu dimintanya dapat kembali ditingkatkan kinerjanya. 

"Pelayanan kesehatan ibu dan anak ini menjadi variabel utama untuk mengatasi permasalahan stunting, ini yang harus menjadi catatan teman-teman di Dinas Kesehatan," ucapnya.