Gara-gara Pupuk Subsidi Langka, HKTI Probolinggo Geruduk Komisi Dua DPRD 

Probolinggo, tvOnenews.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo geruduk Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo untuk menggelar hearing, setelah tanaman tembakau tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi pada Kamis (22/6).

Sekretaris HKTI Kabupaten Probolinggo, Agus Sholehuddin mengatakan, bahwa dalam dialog (hearing) kali ini, terdapat enam poin yang menjadi rekomendasi. Salah satunya adalah bagaimana bisa mengawal regulasi tanam tembakau pada musim panen tahun 2023.

"Ada beberapa materi yang sudah kami siapkan, terkait audiensi dengan pihak legislatif dan eksekutif, diantaranya bagaimana kita bisa mengawal harga tembakau agar sesuai dengan biaya produksi yang sangat tinggi termasuk masalah pupuk bersubsidi pada tanaman tembakau," katanya.

Agus juga menambahkan, selama ini mendapat bantuan pupuk bersubsidi sebesar Rp2 miliar, dengan jumlah lahan pertanian tembakau yang mencapai 9.000 hektar yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pupuk tersebut.

“Sejauh ini kan belum ada DBHCT untuk subsidi pupuk guna menunjang produksi tembakau. Malah yang saya tahu, DBHCT lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan fisik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Mahbub Junaidi menyampaikan, terkait rekomendasi dari HKTI itu, pihaknya akan berusaha memenuhi tuntutan tersebut. 

"Tapi masih perlu pengkajian ulang anggaran karena harus ada persetujuan dari pihak DPRD setempat," ungkapnya.

Di sisi lain, Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Wahinurahman menjelaskan, pihaknya berjanji akan memperjuangkan kebutuhan para petani tembakau, termasuk pengawalan harga tembakau. 

“Ini aturan dari kementan yang tidak berpihak pada petani tembakau, karena subsidi pupuk dicabut," terangnya.

Diharapkan dengan penyampaian rekomendasi enam poin tersebut, ada tindak lanjut terhadap persoalan yang dihadapai oleh ribuan petani tembakau di Probolinggo. (msn/far)