Bahaya... Pemilih Siluman Berpotensi Masuk DPT, Ini Data di Kabupaten Tuban

Tuban, tvOnenews.com - Temuan data pemilih siluman oleh KPU Kabupaten Tuban diprediksi akan menjadi buah simalakama. Pasalnya, temuan tersebut baru terungkap pasca penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Reporter tvOnenews.com, Hartono Ranggalawe mencoba mendatangi lokasi alamat pemilih siluman, memang tidak menemukan data-data tersebut. Sejumlah warga yang ditanya mengaku tidak pernah tahu dan tidak ada nama yang dimaksud. Seperti nama Bambang Djoko Santoso, menjadi pemilih di RT 001 RW 004 Dusun Gumeng, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, setelah ditelursuri tidak ditemukan.

"Saya kok nggak pernah punya warga yang namanya seperti itu," kata Edi Pitono Ketua RT 001 RW 004, sambil mencoba mengingat-ingat.   

Banyaknya pemilih siluman yang baru terungkap, membuat sebagian data pemilih ini berpotensi menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini mengacu jadwal tahapan pemilu yang sudah tersusun.

DPT Pemilu 2024 ditetapkan 20 Juni nanti. Artinya, waktu untuk melakukan validasi ratusan data pemilih siluman yang baru diungkap hanya tersisa lima hari.

Meski demikian, Divisi Perencanaan dan Data KPUK Tuban M. Nurrokhib mengklaim bahwa data siluman itu sudah diperbaiki sejak semula.

“Sudah diperbaiki dari kemarin saat rekap desa, bagi yang data terbaru sudah tidak nol lagi,” tuturnya.

Hanya saja, ketika disinggung terkait data pemilih siluman baru diungkap, pihaknya tidak bisa menjawab.

Sebelumnya, Moh. Nurokhib mengatakan, daftar pemilih siluman ini awalnya tercatat dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri. Saat dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit, nama-nama ini tidak bisa ditemukan petugas lapangan.

“Data awalnya berawal dari DP4. Saat dilakukan pencocokan dan penelitian orangnya tidak bisa ditemukan. Totalnya ada 898 pemilih,” ungkapnya saat ditemui di Kantor KPU Tuban.

Namun, pihak KPU tidak pula bisa mencoret nama-nama ini dari daftar pemilih. Sebab, petugas juga tidak bisa menemukan dokumen pendukung. Seperti surat kematian dari desa atau kelurahan setempat. Akibatnya, nama-nama tak berwujud ini akan terus tercantum, sehingga dikhawatirkan rawan disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.