Buntu, Hasil Pertemuan soal Bendungan Karangnongko Bojonegoro, belum Temui Solusi, Ini Penjelasannya

"Saya menyampaikan dalam forum ini, mudah-mudahan tahun ini menjadi goal breaking itu bisa berkelanjutan. Bapak ibu coba pikirkan berapa puluh tahun menunggu ini, tapi kalau momentum sebulan dua bulan tahun ini bapak ibuk melewatkan tentunya bukan kewenangan saya untuk menjawab jalan atau tidak, tapi saya punya komitmen dengan kementerian pusat, InsyaAllah pak sebelum September sudah clear," ungkapnya Bupati Anna. 

Dan dalam forum itu juga disampaikan Bupati Anna bahwa kementerian menolak usulan pemkab.

"Kalau memperpanjang kementerian kesini ini hanya akan memperpanjang persoalan bukan mencari solusi, salah. Kalau bapak mau kesini kesini, memperpanjang persoalan. Solusinya adalah saran saya tolong ikutin untuk mengukur, baru mengukur belum menghitung apalagi eksekusi tapi kalau mau ke kementerian dulu ke DPRD dulu, aduh memperpanjang itu pak gak akan selesai. DPR sudah mendukung bapak dengan menandatangani APBD, teknis wilayah eksekutif. Saya pernah menjadi DPR kok dua periode, pemerintah membangun apa ya sudah kami sudah lepas. Saya ngomong apa adanya pak, daripada ndak bisa tidur saya nanti dan tolong direnungkan dalam dua minggu ini, izinkan untuk orang mengukur, belum menghitung," ujar Bupati Anna.

Bahkan Bupati Anna menuduh ada sengaja mengulur waktu untuk menunda dan menggagalkan proyek Bendungan Karangnongko.

"Jangan bolak balik rapat, bolak balik rapat, itu hanya motif untuk menunda ini dan gagal, ini sudah ada contohnya. Motif, kalau ini motif, ini program nasional, pemerintahan pusat yang punya. Itu motif saja untuk kesana kesini. Sudah bismillahirohmanirohim, tim turun mengukur, menghitung yang kurang, silahkan usulkan itu lebih fair bagi saya," tandasnya.

Sukur Priyanto Wakil DPRD Bojonegoro ditemui usai mengikuti pertemuan tersebut mengatakan menyayangkan sikap Bupati.

"Mereka diundang kesini mau datang untuk mendapatkan solusi malah dimarahi," ujar Sukur. Lanjutnya, ayolah cari solusinya apalagi masyarakat membuka diri untuk itu, ada permintaan mereka masih wajar.

Usai pertemuan Agus Susanto Rismanto sebagai Kuasa Hukum warga mengatakan kalau pertemuan seperti itu tidak akan menemukan solusinya malah sebaliknya akan menambah masalah.