Kawal Pencalonan Bacaleg DPD RI, Massa Kepung KPU Jatim

Surabaya, tvOnenews.com - Sekelompok orang berpakaian hitam berdiri di luar pintu belakang KPU Jatim, rupanya para aktivis anti korupsi tersebut, mengawal pendaftaran aktivis perempuan Lia Istifhama sebagai Bacaleg DPD RI asal Jatim, Selasa (9/5).

Sekelompok massa berbaju hitam tersebut adalah anggota satgas dan pengurus LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim. Hal itu terlihat dari sebuah tulisan di dada sebelah kiri baju mereka. Ada logo dan tulisan Satgas MAKI Jatim.

“Ya mas, kami dari satgas MAKI Jatim, mengantar Ning Lia mendaftar ke KPU Jatim sebagai sosok yang peduli terhadap korupsi dan pendidikan di Jawa Timur,” ucap salah satu satgas MAKI Jatim yang ditemui di lokasi.

Ketua LSM MAKI Korwil Jatim, Heru Satriyo membenarkan, telah mengerahkan anggotanya untuk ikut mendampingi Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, mendaftar KPU Jatim.

“Kebetulan saya ada kegiatan di Mataram, NTB mas. Saya wakilkan ke teman-teman saja,” ucapnya.

Menurutnya, MAKI Jatim secara kelembagaan, dalam menghadapi kontestasi politik di tahun politik hingga 14 Februari 2024, tetap secara prinsip sesuai AD/ART MAKI. Yakni, tidak akan terlibat secara langsung dalam hal dukung mendukung partai politik manapun juga.

“Independensi Kelembagaan MAKI Jatim akan tetap terjaga. Kami memberikan kesempatan kepada semua pengurus dan anggota MAKI Jatim maupun anggota MAKI Kabupaten/Kota untuk bebas memilih,” tutur pria berambut gondrong itu.

Khusus dukungan untuk calon anggota DPD RI La Nyala Mattalitti (Calon DPD RI no 1) dan Ning Lia Istifhama (calon DPD RI no 14), lanjutnya, MAKI Jatim secara kelembagaan memberikan dukungan penuh. Sebab, DPD adalah satu satunya Lembaga Tinggi Negara yang sifatnya partisan dan independen, tanpa membutuhkan dukungan dari partai politik manapun juga.

Sehingga, berkaitan dengan pemilihan anggota DPD RI ini, MAKI Jatim secara langsung akan mengawal dan mendukung kedua calon senator itu, dengan menekankan pentingnya mengawal tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan perencanaan. Terutama fungsi pengawasan hubungan pusat dan daerah untuk kepentingan masyarakat Jatim.