Tekan Pemalsuan SKAB Pasir, Ini Strategi yang akan Dilakukan Pemkab Lumajang

Lumajang, tvOnenews.com – Menyusul banyaknya temuan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) hasil pertambangan pasir di Lumajang yang diduga palsu, membuat Bupati Lumajang Thoriqul Haq geram.

Pasalnya, beberapa terobosan telah dilakukan pemerintah termasuk mensentralisasi tempat penampungan pasir di Stockpile terpadu, Kecamatan Sumbersuko, yang bertujuan untuk meminimalisir resiko kebocoran pajak dari sektor pertambangan minerba.

"Iya yang palsu ya, itu temuan teman-teman BPRD ketika melakukan verifikasi SKAB yang diterima ternyata ada nomor seri yang ganda dan begitu kita kroscek ternyata tidak sekedar cetakan SKABnya yang palsu tapi porporasinya juga dipalsukan," kata  Cak Thoriq kepada tvOnenews.com, Rabu (3/5). 

Cak Thoriq menyebut, bahwa selain proses pengecekan SKAB yang secara manual, tak jarang petugas di lapangan harus kejar-kejaran dengan armada truk pasir, yang sengaja melalui jalur lain guna menghindari pemeriksaan SKAB oleh petugas jika melewati stockpile terpadu.

"Ini koreksi bagi kami, jadi soal oknum soal petugas di lapangan ini kan kucing-kucingan kan dengan truk pasir ada yang tidak lewat stockpile pasir terpadu, ada yang lewat Labruk, ada yang lewat Tempeh, ada yang lewat Kunir, belum nanti yang JLS ya jadi dinamikanya banyak," jelasnya.

Cak Thoriq mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan sistem pembayaran pajak pasir berbasis aplikasi elektronik yang dikerjasamakan dengan Bank Jatim. Teknisnya, bentuk SKAB baru nanti akan seperti kartu e-money yang berisi saldo untuk pembayaran pajak pasir. Sehingga, para pengemudi armada pasir nanti tinggal melakukan tapping di portal yang telah disediakan di stockpile terpadu.

Baca Juga

Heboh Ide Pajaki Kapal Lewat Selat Malaka, Menkeu Purbaya: Jadi Itu Konteksnya Tidak Serius

Untuk tempat-tempat perbatasan kota yang tidak melewati stockpile terpadu, kata Cak Thoriq, petugas akan membawakan mesin tapping kartu ke pengemudi truk pasir.

"Jadi nanti SKABnya berbasis kartu kayak e-money itu tapi hanya satu sistem. Dengan satu sistem itu kartunya ini hanya bisa digunakan untuk transaksi pembayaran pajak pasir saja tidak bisa dipakai seperti e-money yang bisa digunakan untuk jual beli yang lain," ungkapnya.