Ratusan Petani Hutan Rakyat Lamongan Geruduk Pemkab, Tuntut Oknum Mafia Perhutani Ditindak Tegas

Perwakilan pengunjukrasa yang saat aksi mendapat kawalan ketat petugas kepolisian Lamongan ini kemudian diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan, yang menerima perwakilan pengunjukrasa bersama perwakilan dari Perum Perhutani dan Dinas Perhutanan Provinsi Jatim. Di hadapan Sekda, perwakilan pengunjukrasa ini menyampaikan tuntutannya dan mendesak sejumlah pihak terkait untuk menandatangani pakta integritas program Perhutanan sosial.

"Solusi pengelolaan hutan itu ada di tingkat Pemkab, Pemprov dan pemerintah pusat dan masing-masing punya kewenangan sendiri, kami dari Pemkab Lamongan akan bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada di kabupaten," kata Nalikan di hadapan pengunjukrasa usai menerima perwakilan massa. 

Nalikan mengakui, Pemkab Lamongan bersama KPM Perum Perhutani telah menandatangani pakta integritas yang disampaikan oleh petani hutan Lamongan. Nalikan menuturkan, ada beberapa persoalan yang sudah difasilitasi oleh Pemkab Lamongan sesuai dengan kewenangan yang ada di kabupaten. Bahkan, tambah Nalikan, Pemkab Lamongan menyediakan dana untuk pengukuran.

"Tadi sudah kita sepakati bersama agar tidak ada lagi gesekan antara petugas dengan masyarakat akan diselesaikan dengan duduk bareng. Persoalan-persoalan yang ada kita harapkan bisa tereduksi dengan pertemuan ini," ungkapnya. 

Selain ikut menandatangani pakta integritas, Bupati Lamongan juga telah menyampaikan surat dukungan kepada para petani hutan di Lamongan. Isi surat dukungan tersebut, rinci Nalikan, adalah surat dukungan dari Bupati Lamongan yang mendorong kementerian agar segera turun ke bawah untuk melakukan penetapan tapal batas lahan yang digarap petani.

"Karena dalam SK tidak disebutkan tapal batasnya, sehingga kami mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan tapal batasnya, agar kewajiban mereka bisa tertata dengan baik," imbuhnya. 

Selain Sekdakab Lamongan, ikut menerima perwakilan petani dan menandatangani pakta integritas yang disampaikan petani hutan ini diantaranya adalah perwakilan dari KPM Perum Perhutani Mojokerto dan Dinas Perhutanan Provinsi Jatim. 

Usai mendapat kejelasan terkait isi tuntutan mereka, para petani ini kemudian membubarkan diri dengan tertib dengan tetap dalam kawalan keras dari petugas kepolisian Polres Lamongan. (mmr/gol)