Sehingga, terjadilah gejolak hingga demo ratusan warga menolak Sekdes AS menjadi perangkat desa mereka.
Kades Ahmad Abdul Azis juga memberikan klarifikasi bahwa keinginan warga ke kantor bupati adalah inisiatif sendiri. Tokoh agama bukan provokator, tapi hanya sebagai koordinator warga.
"Lalu ada pemberitaan bahwa demo warga ada indikasi menutupi korupsi desa itu salah. Sudah sangat melenceng dari permasalahan. Sebagai Sekdes, AS adalah verifikator keuangan desa. Uang masuk dan ke luar dia tahu. Kami mengajukan untuk audit. Saya berusaha proporsional dalam menggunakan keuangan desa, bisa dipertanggungjawabkan.
Bu Carik (Sekdes) AS tidak masuk tiga bulan, jadi belum mencairkan DD. Sekdes juga tahu. Pernyataan saya ini meluruskan apa yang disampaikan Mas Darmanto di media. Demo itu murni menuntut Sekdes AS diberhentikan karena diduga melanggar etika," jelas Abdul Azis.
Kiai Marzuki, Kades Abdul Azis serta warga Desa Banyuasin Kembaran sepakat mendesak agar Bupati Agus Bastian segera membuat surat rekomendasi agar permasalahan segera selesai. Sehingga, pembangunan di desa tersebut bisa segera dilanjutkan. (esa/nsi/muu)
Load more