Ratusan Mahasiswa di Semarang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Semarang, Jawa Tengah - Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (6/9/2022).

Para mahasiswa turun ke jalan dengan menenteng spanduk menolak kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Koordinator aksi, M Farhan Ardi Wirahman mengatakan, kegiatan ini sengaja dilakukan sebagai wujud kekecewaan masyarakat karena kenaikan harga BBM yang menambah sengsara masyarakat.

“Isu pokoknya terkait kenaikan BBM subsidi. Karena kita rasa kalau bicara soal dampak, pemerintah secara terang mengumumkan kenaikan BBM itu masyarakat kalangan bawah kemudian membutuhkan subsidi BBM tentunya akan terasa berat,” ujarnya di sela-sela aksi.

Dalam aksi demo ini, para mahasiswa meminta dari Pemprov Jateng untuk menemui dan menerima aspirasi terkait penolakan kebijakan tersebut. Para mahasiswa juga mengancam akan menurunkan aksi yang lebih besar jika tak mendapat respon dari pemerintah.

“Targetnya ini kita bisa menemui dari Gubernuran maupun dari anggota dewan sehingga kita bisa berdialog di hadapan publik. Tindakan lanjut paska ini jika tuntutan kita tidak dikabulkan mungkin dalam waktu 3x24 jam kita akan turun aksi lagi dengan massa yang lebih banyak lagi,” katanya.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk lebih memahami dan mendalami terkait apa yang melatarbelakangi naiknya BBM subsidi. Menurutnya, BBM subsidi yang tidak tepat sasaran bukan menjadi alasan untuk menaikan harga. Padahal, jika BBM naik yang menjadi dampak utama adalah masyarakat yang tidak mampu.

Baca Juga

Transparansi Distribusi BBM, Pertamina Ungkap Peran Strategis Integrated Terminal Plumpang Jelang Ramadan

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi E Provinsi Jateng, Joko Hariyanto menghargai penuh apa yang menjadi keresahan para mahasiswa hingga melakukan aksi demo kenaikan harga BBM. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan untuk menurunkan harga BBM.

“Kami dari pemerintah Provinsi Jateng dan DPRD Jateng tidak punya kewenangan untuk menunda ataupun membatalkan terkait kenaikan BBM. Tapi kami akan menyampaikan atau meneruskan ke pusat apa yang menjadi keinginan adik-adik mahasiswa,” imbuhnya.(dcz/ito)