Aturan Baru Bandara Ahmad Yani Semarang, Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Semarang, Jawa Tengah - Pengelola Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mulai memberlakukan aturan baru terkait upaya pemerintah dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Heri Trisno Wibowo mengatakan, aturan terbaru ini tertuang ke dalam  tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Aturan tersebut mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 82 Tahun 2022.

"Aturan berlaku efektif mulai tanggal 29 Agustus 2022. Sesuai dengan peraturan terbaru, pelaku perjalanan dengan usia di atas 18 tahun wajib mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster," jelas Heri.

Ia menambahkan, Pelaku Perjalanan Orang Dalam Negeri (PPDN) dengan transportasi udara wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Kemudian PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Sedangkan PPDN berstatus Warga Negara Asing (WNA), berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua.

Unutuk PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Sementara PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi.

Khusus PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19.

Semua PPDN yang disebutkan di atas tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Tapi untuk PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi. Ia juga tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, tapi wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19," jelasnya. (Tjs/Dan)