Bupati Pemalang Dikabarkan OTT KPK, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo: Ini Peringatan

Semarang, Jawa Tengah - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo belum mendapatkan informasi tertangkapnya Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Ganjar menegaskan bahwa hal itu sebagai peringatan.

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (para kepala daerah) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem Semarang, Kamis (11/8/2022) malam.

Ganjar menyayangkan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini. Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.

"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.

Ganjar mengatakan KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, kata Ganjar, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.

"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," tegas Ganjar.

Baca Juga

Sudah Terima Hasil Penghitungan BPK, KPK Sebut Kerugian Negara akibat Korupsi Kuota Haji Rp 622 Miliar

Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekretaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

"Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini," tandasnya.

Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.

"Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan udah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," tandasnya.(Dcz/Buz)