BGN Brebes Bantah Tudingan DPR Soal Dapur MBG Polri Serobot Lapak Sekolah

Brebes, tvOnenews.com - Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Arya Dewa Nugroho, menanggapi isu mengenai dugaan penyerobotan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri  terjadi di Brebes Jawa Tengah.

Badan Gizi Nasional menegaskan, bahwa selama pelaksanaan MBG tidak pernah terjadi adanya permasalahan SPPG yang dikelola masyarakat umum, diserobot oleh SPPG Polri dalam distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah.

Hal ini dikatakan setelah adanya pernyataan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN Dadan Hindayana, gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada Rabu, 12 November 2025.

Pihaknya menyebut keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri banyak menimbulkan masalah, di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Brebes.

Korwil BGN Brebes justru menegaskan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Brebes, berjalan lancar dan tidak ada masalah antar SPPG yang ada. Apalagi pembagian penerima manfaat di sekolah-sekolah yang mengatur adalah pihaknya dari BGN bukan dari masing-masing pengelola SPPG.

"Kami tegaskan di Kabupaten Brebes, tidak pernah terjadi adanya penyerobotan. Selama ini di Brebes berjalan kondusif dan mendapatkan dukungan dari semua pihak," kata Arya, Kamis, (13/11/2025).

Soal adanya kabar penyerobotan, sehingga terjadi peralihan dapur MBG ke penerima manfaat, menurut Arya tidak benar. Apalagi penerima manfaat yakni para siswa di sekolah-sekolah sudah terdata yang dimiliki BGN.

"Tidak ada peralihan penerima manfaat antar SPPG. Semua sudah terdata di aplikasi yang dimiliki pihak BGN terkait penyaluran," tegas Arya.

Korwil BGN Brebes, menurut Arya sudah menentukan sekolah-sekolah penerima manfaat melalui kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU). Sementara untuk SPPG baru yang mau running, ke depannya akan ada kordinasi antar SPPG yang difasilitasi oleh BGN.

"Pendataan yang dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih antar SPPG yang menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah. Apalagi sudah ada regulasi di juknis penyaluran melalui sekolah-sekolah terdekat," jelas Arya.