Warga Pati Akan Demo di KPK, Dalam Seminggu Donasi untuk Unjuk Rasa Capai Rp 170 Jutaan

Pati, tvOnenews.com - Ratusan warga Pati, Jawa Tengah, akan menggelar aksi unjukrasa di kantor KPK Jakarta, untuk mendesak agar KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek jalur kereta pati di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DIKA) Kementerian Perhubungan. 

Untuk menunjang logistik demo, Masyarakat Pati Bersatu membuka posko donasi yang kini berhasil mengumpulkan uang donasi dari warga sebesar Rp 170 jutaan. 

Donasi dikumpulkan sejak Selasa (19/8/2025) dan digelar di depan kantor Bupati Pati. Hingga Rabu (27/8/2025) pagi, donasi uang dari warga yang terkumpul mencapai Rp 170.695.999.

Warga dapat menyumbang melalui transfer bank atau memasukkan uang secara langsung ke kotak kaca donasi yang tersedia di posko donasi. 

Donasi yang di buka pada Selasa (19/8/2025), akan di tutup pada Sabtu (30/8/2025) malam. 

Uang hasil donasi tersebut akan dipergunakan untuk menyewa sebanyak 10 bus dan logistik ratusan warga selama demo di kantor KPK Jakarta. 

"Semalam mendapatkan Rp 9.770.000, Hingga Rabu pagi ini total donasi mendapatkan Rp 170.695.999. Uang donasi akan kita gunakan untuk akomodasi transport dan juga akomodasi logistik selama demo di Jakarta," kata anggota Masyarakat Pati Bersatu, Fajar Fajrullah. 

"Kalau target kita awalnya 20 bus, tapi ini kondisional. Kalau kita dapatnya donasi cukup untuk 10 bus dan itu termasuk akomodasi makan dan lain lainnya, ya kita fokuskan disitu," imbuhnya

Ratusan warga pati yang tergabung dalam masyarakat pati bersatu, rencananya akan menggelar aksi demo di gedung KPK Jakarta pada Senin (1/9/2025). Mereka akan berangkat pada Minggu (31/8/2025). 

"Ada perubahan jadwal, tanggal 1 September sudah disana (Jakarta), jadi tanggal 31 Agustus siang kemungkinan sudah berangkat. Demonya nggak berhari hari, sore langsung pulang," ungkap dia. 

Ratusan warga Pati datang ke KPK dengan tuntutan mendesak lembaga anti rasuah tersebut segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan usut tuntas dugaan kasus suap proyek nasional yang melibatkan Sudewo. 

"Tuntutan kita mendesak (KPK) karena Bupati kita terafiliasi korupsi. Kita tidak ingin mempunyai Bupati yang terindikasi korupsi," ujarnya.