Minta Diangkat P3K Ratusan Guru Honorer Demo DPRD Jabar

Bandung, tvOnenews.com - Ratusan guru dan tenaga pendidikan honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat melakukan aksi ujuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (13/01/2025). Mereka menuntut diangkat segera menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer SMK, SMA dan SLB Negeri se Jawa Barat Yudi Nurman Fauzi mengatakan hanya sedikit guru dan tendik honorer di Jawa Barat yang diangkat sebagai PPPK melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat. Bahkan, masih terdapat guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan tinggal menunggu pensiun masih belum diangkat menjadi PPPK. 

Baca Juga

Detik-detik Menegangkan KPK Geledah Rumah Ono Surono

"Banyak temen-temen yang satu tahun lagi pensiun dan sudah mengabdi selama 20 tahun tapi belum ada kejelasan,"kata Yudi Nurman di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (13/01/2025). 

Yudi menuntut pemerintah agar serius mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dan tenaga pendidikan honorer. Ia menyebut tahun 2024, baru 1.529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4.000 guru honorer tingkat SMA, SMK dan SLB negeri.

Sedangkan tenaga pendidikan yang diangkat PPPK lebih sedikit hanya 65 orang. Dengan kondisi tersebut, ia mengatakan guru honorer kecewa dengan tidak adanya perhatian pemerintah tersebut. 

"Segera tuntaskan saja, kami sudah mengabdi, meski digaji berbeda dengan ASN tapi kami masih loyal," kata dia.

Salah seorang guru honorer Dian Nugraha mengatakan para guru honorer diberi kesempatan untuk mengikuti tes PPPK pada gelombang satu. Akan tetapi, kenyataannya hanya diberi kesempatan paruh waktu dan gaji seadanya. 

"Kita mendapat status ASN tetapi dengan kondisi seperti honorer inilah yang membuat kami sakit hati," kata dia.

Selain itu, pihaknya menemukan kecurangan saat proses tes. Ia berharap honorer yang diangkat menjadi PPPK menjadi penuh waktu. 

Ia mengatakan bekerja penuh waktu akan tetapi hanya di gaji Rp 2 juta. "Kami sering menjadi kambing hitam untuk melaksanakan tugas PNS kami dianggap hanya honorer untuk disuruh-suruh," kata dia. 

"Kami menemukan formasi yang tidak seimbang jadi honorer jumlahnya sangat banyak tapi formasi yang disediakan sangat minim," ungkap dia.